PROBOLINGGO,Benua News.com — Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo memberikan penjelasan terkait proses pemilihan konsultan pengawas proyek Pergantian Jembatan Curah Bubur I, Ruas Jalan Paras–Klenang Kidul (R-046).
Terkait adanya sorotan mengenai dugaan konflik kepentingan, PUPR menjelaskan bahwa kesamaan penyedia antara konsultan perencanaan dan pengawasan tidak serta-merta dapat disebut sebagai konflik kepentingan. PUPR merujuk pada Pasal 7 Ayat (2) Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Sabtu , 12/09/2026 .
Sementara dalam proses pemilihan konsultan, PUPR menjelaskan bahwa pengadaan dilakukan melalui SPSE dengan metode Seleksi Prakualifikasi Dua File–Kualitas dan Biaya.
Penilaian menggunakan bobot 80 persen teknis dan 20 persen biaya, sehingga pemenang tidak ditentukan hanya berdasarkan harga. Penilaian juga mempertimbangkan pengalaman perusahaan, metodologi serta personel yang diajukan. PUPR menegaskan bahwa penetapan pemenang merupakan hasil dari keseluruhan proses evaluasi sesuai ketentuan dan dokumen pengadaan.
Lutvi Hamid: Kalau Sudah Sesuai Aturan, Mari Dukung Pembangunan
Menanggapi penjelasan tersebut, Lutvi Hamid, Ketua LSM AMPP Probolinggo, mengatakan bahwa pengawasan terhadap pembangunan tetap penting. Namun, menurutnya, pengawasan harus berdasarkan fakta dan aturan yang jelas.
“Kalau memang prosesnya sudah sesuai aturan, jangan sampai pembangunan selalu dicari kesalahannya. Kritik boleh, pengawasan wajib, tetapi harus berdasarkan data,” ujar Lutvi.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Curah Bubur merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat, terutama untuk keselamatan dan kelancaran aktivitas warga.
“Pemerintah daerah melalui PUPR sudah masif melakukan pembangunan di berbagai wilayah. Ini harus kita dukung karena tujuannya untuk memajukan Probolinggo. Dan jika ada kesalahan, tentu harus dikritisi. Tetapi kalau sudah sesuai aturan, jangan dibuat seolah-olah ada masalah. Bagaimana Probolinggo mau maju kalau setiap pembangunan selalu dicari kesalahannya?” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak bersama-sama mengawal pembangunan secara objektif agar pembangunan berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Mari kita awasi pembangunan, tetapi jangan kita hambat. Kalau benar kita dukung, kalau ada yang salah kita perbaiki,” pungkas Lutvi Hamid.
