(SEMARANG-benuanews.com). Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengharapkan harga tertinggi Vaksin Covid harus mengacu pada standar yang disarankan oleh World Health Organization (WHO). Dinyatakan oleh Anna Maria Tri Anggraini, Ketua Komisi I BPKN telah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan RI bahwa harga tertinggi Rp. 100.000/dosis.
“Hasil rekomendasi kami seharusnya pihak pemerintah menentukan harga eceran tertinggi (HET) disesuaikan dengan standar Internasional dan WHO sudah memberi kisaran harga wajar Vaksin Covid-19”,kata Anna dalam konferensi pers virtual pada Senin (14/12/2020). Dinyatakan pula bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses vaksin baik secara cuma-cuma bagi yang memerlukan dan berbayar dengan harga maksimal Rp. 100 ribu rupiah sesuai dengan hasil benchmarking yang diterima oleh BPKN.
“Pemerintah belum menetapkan harga vaksin covid-19 yang disetujui penggunaanya di Indonesia”, kata Siti Nadia Tarmidzi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan. Pemerintah tengah berupaya mencari rumusan HET vaksin. Enam jenis vaksin yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah vaksin produksi Bio Farma, Moderna, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca dan Pfizer/Biontech. Vaksin 1,2 Juta dosis akan tiba di Indonesia agar vaksin ini akan merubah permainan atau game changer untuk penyebaran virus sehingga kepercayaan masyarakat untuk bebas beraktivitas semakin meningkat.
Secara terpisah, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa Jateng akan mendapat jatah 21,2 juta dosis. “Tahap pertama 421.000 dosis akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan kekuaranganya dari total kebutuhan 21.257.747 dosis menyusul dikemudian hari”, kata Ganjar Pranowo kepada wartawan seusai memimpin rapat penanggulangan covid-19 di Semarang pada Senin (14/12/2020).
“Selanjutnya untuk anggota BPJS Penerima bantuan Iuran (PBI) sebanyak 11,7 juta orang, Satpol PP 4.788 orang, TNI yang bertugas 27.295 orang, Polri yang di lapangan 33.741 orang, pelaku ekonomi 7,5 juta orang dan kategori lain 1,8 juta orang”, ujarnya. Pihak Pemprov Jateng akan membuat sisten aplikasi antrean agar semua masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Sementara itu Yulianto Prabowo Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan vaksinator baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. “Harapan kami saat dilakukan vaksinasi sudah tidak terjadi kesalahan dan masyarakat diharapkan bersabar karena jumlah vaksin masih sangat terbatas”, kata Yulianto kepada pers.
(Kontributor:barry)
