- Home
- Full Post Style
Lubuk Basung (benua)- Sungai Batang Bawan di Nagari Sitalang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam masih dalam kondisi memprihatinkan pasca banjir bandang yang melanda kawasan sungai tersebut, untuk melewati sungai tersebut masyarakat masih mempergunakan jembatan darurat yang dibangun beberapa waktu yang lalu.Disaat saat Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Syafril Huda mengadakan reses didaerah tersebut berkesempatan melihat sungai tersebut dan mengusulkan normalisasi Sungai Batang Bawan di Nagari Sitalang, Kecamatan Ampeknagari, Kabupaten Agam, dalam mengantisipasi banjir susulan di daerah itu.“Normalisasi itu telah saya sampaikan ke Balai Sungai Wilayah V dan berharap bisa disetujui,” katanya saat reses perorangan ke Nagari Sitalang, Rabu.Syafril Huda menyampaikan untuk melindungi masyarakat yang berada disekitar sungai Batang Bawan ini berharap kepada Balai Sungai Wilayah V, untuk melakukan normalisasi rumah warga di sekitar sungai terlindungi dari air bah.Mengingat air sungai itu telah meluap sebanyak tiga kali yang mengakibatkan rumah warga terendam banjir dan merusak jembatan penghubung antara Batu Kambing Kecamatan Ampeknagari menuju Nagari Silareh Aia Kecamatan Palembayan pada awal 2020.“Dengan adanya kejadian itu, saya turun ke lokasi untuk reses perorangan dalam menerima aspirasi masyarakat,” katanya.Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumbar ini juga berharap Pemkab Agam segera membangun jembatan agar akses masyarakat kembali normal.Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar di daerah aliran sungai, karena dampakmya sangat besar.“Pihak berwajib memberikan tindakan tegas kepada pihak yang melakukan penebangan hutan, agar alam terjaga sehingha daerah itu terhindar dari banjir,” katanya.Sementara Ketua Kerapatan Adat Nagari Sitalang, Rustam Efendi menambahkan jembatan penghubung itu merupakan akses satu-satunya membawa hasil perkebunan.Saat ini pemerintah dan masyarakat membangun jembatan darurat yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.“Di lokasi baru dibangun jembatan darurat yang bisa dilalui kendaraan roda dua dan beresiko rusak apabila air sungai besar,” katanya.
Lubuk Basung (benua) – Kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Aula I DPRD Agam, Rabu (1/7). dalam rangka sharing tentang pelayanan kesehatan dan dukungan terhadap tenaga kerja sukarela kesehatan.Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Syamsul Mikar didampingi Ketua Komisi III, dan Sekretaris DPRD Limapuluh Kota.M. Darmawijaya. SH.Sekretaris DPRD Agam Indra menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPRD Agam yang sedang melaksanakan kunjungan kerja keluar daerah bersama anggota dewan lainnya.Terimakasih atas kunjungan Anggota DPRD Limapuluh Kota yangbersedia datangke Kabupaten Agamdalam rangka sharing informasi, walaupun dalam kondisi new normal pasca Covid 19, dalam kondisi tersebut kunjungan harus mengikuti protokol kesehatan.Dilain pihak Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Syamsul Mikar mengatakan maksud dan tujuan kunjungannya tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus sharing serta mencari informasi terkait dengan pengawasan pelayanan kesehatan dan dukungan terhadap kerja sukarela kesehatan.Anggota Komisi III menanyakan Sejauh mana pengawasan dari DPRD Agam untuk penanganan Covid-19 karena di Limapuluh Kota dengan keadaan wabah tersebut mengambil bagian dalam pencegahan dampak Covid-19. Juga mempertanyakan terkait dengan penanganan Covid-19 apakah DPRD Agam membentuk panitia khusus (Pansus).Selain itu, terkait dengan kendala pada tenaga kesehatan honorer di Dinas Kesehatan, Anggota Komisi mempertanyakan sistem penggajian tenaga honorer tersebut.Sekwan DPRD Limapuluh kota Darmawijaya. SH., mengatakan antara DPRD Limapuluh Kota dan DPRD Agam.selama ini hubungan sangat baik dan sering bertukar pikiran dan saling berbagi informasi tentang lembaga Dprd kedua daerah.
Lubukbasung, (benua) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang, untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kucurkan dana sebesar Rp2,2 miliar ke KPU Kabupaten Agam untuk membeli alat pelindung diri bagi petugas verifikator dan pemutakhiran data pemilih Pilkada 9 Desember 2020.“Bantuan dari KPU RI sebesar Rp2,2 miliar untuk membeli alat pelindung diri bagi petugas verifikator dan pemutakhiran data pemilih Pilkada 9 Desember 2020” kata Ketua KPU Agam, Riko Antoni di Lubukbasung, Selasa,Riko mengatakan dana Rp2,2 muliar itu untuk membeli alat pelindung diri tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih berupa masker, pelindung wajah, sarung tangan, tisu, tempat cuci tangan, pemeriksa suhu tubuh, perlengkapan mencuci, disinfektan, alat penyemprot disinfektan dan lainnya.“Alat pelindung diri itu telah kita beli, karena pengadaan merupakan KPU kabupaten dan kota. Dana berasal dari APBN 2020,” katanya.Ia mengatakan, alat pelindung diri itu telah didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan petugas verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan.Khusus untuk PPS, tambahnya, alat pelindung diri yang diserahkan berupa masker, pelindung wajah, sarung tangan, tisu, tempat cuci tangan, pemeriksa suhu tubuh, perlengkapan mencuci, disinfektan, alat penyemprot disinfektan dan lainnya.Sedangkan alat pelindung diri untuk 382 petugas verifikator berupa masker, pelindung wajah, sarung tangan dan tisu.“Alat pelindung diri untuk 1.600 petugas pemutakhiran data pemilih belum diserahkan, karena pemutakhiran data bakal dilakukan pada 15 Juli sampai 14 Agustus 2020,” katanya.Sebelumnya, KPU Agam telah menggusulkan anggaran Rp13 miliar untuk membeli alat pelindung diri.Namun KPU RI bakal menambah dana untuk pengadaan alat pelindung diri lainnya untuk tahapan Pilkada lainnya.Alat pelindung diri itu sangat dibutuhkan saat Pilkada dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, pelaksanaan Pilkada mendatang akan mengikuti protokol Covid 19, sesuai dengan yang diatur oleh pemerinta.
Lubukbasung, ( benua) – Tenaga kerja yang dirumahkan selama wabah COVID-19, bisa bergembira karena perusahan tempat mereka bekerja bakal memanggil untuk aktif kembali untuk bekerja sebagai karyawan. “Berkemungkinan mereka bakal dipangil oleh perusahaan karena dimasa normal baru aktifitas sudah bisa dilakukan kembali,” kata Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Agam, Widyastuti didampingi Kasi Tenaga Kerja Kusma Beti di Lubukbasung, Selasa. Tenaga kerja yang dirumahkan tersebut lebih kurang sebanyak 90 tenaga kerja di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berkemungkinan dalam waktu dekat akan dipanggil untuk bekerja oleh perusahaan.Ia mengatakan, seluruh perusahaan tempat tenaga kerja di rumahkan sudah mulai beroperasi saat normal baru, sehingga para pengusaha tersebut sudah mulai memanggil tenaga kerja tersebut sesuai dengan kebutuhannya.Tenaga kerja yang dirumahkan tersebut bekerja di perhotelan, rumah makan, trasportasi dan lainnya.“Kami bakal melakukan penelusuran ke perusahaan itu untuk mendata tenaga kerja yang di rumahkan awal Juli 2020, apakah mereka kembali bekerja atau tidak,” katanya.Ia menambahkan, di Agam sebanyak 112 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan di rumahkan untuk sementara waktu sebagai dampak mewabahnya COVID-19.Ke 112 tenaga kerja itu di PHK sebanyak 20 orang dan di rumahkan 92 orang setelah perusahaan terdampak COVID-19.Khusus untuk tenaga kerja yang di PHK, katanya, telah habis masa kontrak dan perusahaan perhotelan itu tidak memperpanjangnya lagi.Sedangkan tenaga kerja yang di rumahkan mendapatkan konvensasi dari perusahaan mereka.Tenaga kerja yang di PHK itu bisa mengisi kartu pra kerja yang telah disediakan pemerintah. Data mereka itu bakal diseleksi oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.Apabila dinyatakan lolos, maka mereka akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan yang dimiliki.“Pelatihan itu akan dilakukan setelah berlalunya COVID-19,” katanya
