Labusel, Sumatera Utara | BENUANEWS.COM –
Puluhan Wartawan media cetak di kabupaten Labuhan Batu Selatan mengeluh lantaran dana pembayaran koran di lingkungan Pemkab Labuhan Batu Selatan banyak yang belum dibayar kepada wartawan padahal dana tersebut sudah dianggarkan pada tahun 2020, terindikasi dana Publikasi media cetak tersebut jadi ajang korupsi bagi petugas di SKPD tersebut.
Menurut pantauan wartawan dilapangan pembayaran dana Publikasi koran media cetak pada tahun 2020 lalu masih banyak koran yang belum terbayarkan, oleh SKPD kepada wartawan, dengan alasan dana koran sebagian di alihkan untuk covid 19, menurut sejumlah SKPD yang ada lingkungan pemkab labuhan batu Selatan, seperti kantor PPKBPPPA, kantor Dispora, kantor BKD, kantor BAPPEDA, DiSBUNNAK, DINAS PERHUBUNGAN, PERIZINAN, Serta sejumlah kantor OPD yang ada dikabupaten LabuhanBatu Selatan.
Bahkan yang jadi tanda tanya apakah anggaran tersebut benar di pergunakan untuk dana Covid 19 atau di pergunakan untuk kepentingan lain, hal tersebut diahapkan agar dapat mengaudit sejumlah dana Publikasi media dikabupaten LabuhanBatu Selatan sejak tahun 2019 hingga sampai 2021.
Seperti yang dilakukan sejumlah OPD dengan membuat daftar koran disinyalir hanya sebagai modus tertentu, meminta sejumlah kwitansi agar dapat menjadi bahan untuk mengajukan pencairan anggaran publikasi namun hal tersebut banyak tidak terbayar.
Seperti yang dialami,salah seorang wartawan harian global 24 jam pada Rabu 30/6-2021.R.Sir, sempat beradu argumentasi kepada seorang bendahara Dinas perhubungan, FR di kantor dinas perhubungan kabupaten labuhan batu Selatan kotapinang, tentang anggaran dana koran yang ada di dinas perhubungan kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Berawal dari R.Sir yang ingin menanyakan tentang dana koran yang hampir enam bulan belum dibayar dinas perhubungan kabupaten Labuhan Batu Selatan, sementara tanda terima bukti pembayaran (kwitansi) sudah diterima oleh dinas perhubungan.
“Kita sudah serahkan kwtansi pembayaran kepada pegawai dinas Perhumas dan bahkan kawan juga telah menyerahkan, namun bendahara mengatakan kwitansi yang saya kasi hilang dan mau meminta lagi kwitansi, apa maksudnya itu” jelas R.Sir
Lebih lanjut R.Sir mengatakan, “kita sudah cukup sabar selama ini, sejumlah OPD tidak bayar kita diam dan saat kita tanya hanya sabar dan tunggu, padahal mereka lebih korupsi lagi, dan belagak suci, cetusnya
Saat kita temui Feri (Bendahara) mengatakan jangan seperti kejadian tadi ribut.
Mendapat informasi tersebut, sekretaris ALKOWAR (Aliansi komunikasi wartawan) K.Nasution diruang kerjanya jalan sosopan kecamatan kotapinang,” angkat bicara, kita tidak perlu ribut dan adu argumentasi kepada OPD, kita harus tajam kan mata pena dan Jangan lupa Dengan mengintai dengan mata camera, selama ini kita kurang dipergunakan lantaran kurangnya tulisan kita,
Katanya, seperti Dinas perhubungan, perlu kita konfirmasi , kemana aliran dana dana parkir yang ada dikabupaten LabuhanBatu Selatan dan bagai mana tentang posko hari hari besar, apakah sudah sesuai ketentuan, jadi orang jangan sok suci lah, banyak anggapan yang perlu di konfirmasi diasana, ungkapnya.
Untuk itu cari data data yang akurat semua harus bekerja proaktif, dan beliau juga meminta kepada Bupati terpilih agar memperhatikan awak media kedepannya.
(K.Nasution)
