MUARO JAMBI.(Benuanews.com)-Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menguat. Sejumlah mahasiswa, masyarakat, dan komunitas dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Muaro Jambi, Senin (27/7/2026).
Aksi tersebut digagas Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMFASNA) sebagai wadah penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian secara optimal oleh pemerintah daerah.
Panitia menyebut aksi lahir dari keresahan masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang masih terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Isu yang akan diangkat meliputi kondisi infrastruktur, sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan.
Menurut mereka, masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, sementara pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, massa aksi juga berencana menyoroti dugaan adanya praktik dinasti kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi. Mereka menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dikhawatirkan dapat memengaruhi prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Koordinator aksi menegaskan, demonstrasi tersebut bukan semata-mata bentuk kritik kepada pemerintah daerah, melainkan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstitusional.
“Kami ingin pemerintah benar-benar mendengar suara masyarakat. Banyak persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, mulai dari jalan rusak, pelayanan publik yang belum maksimal, hingga berbagai kebijakan yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Aspirasi ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar salah seorang perwakilan mahasiswa.
DEMFASNA mengajak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat umum untuk ikut bergabung dalam aksi tersebut. Panitia memastikan kegiatan akan berlangsung secara damai dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koordinator umum aksi mengatakan, demonstrasi merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Muaro Jambi. Mereka berharap pemerintah daerah bersedia membuka ruang dialog serta memberikan penjelasan dan langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat.
Massa aksi juga menyatakan akan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan agar tidak berhenti pada aksi unjuk rasa semata, melainkan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa, masyarakat, dan komunitas berharap Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi semakin responsif terhadap kritik dan masukan publik. Mereka mendorong adanya pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (27/7/2026) itu diperkirakan akan diikuti berbagai elemen masyarakat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Muaro Jambi.
Panitia berharap penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan menjadi momentum membangun komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
(Red)
