Banyuasin,Benua News.com-Perkembangan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam distribusi bantuan sosial (bansos) beras di Desa Karang Anyar kini memasuki babak baru. Laporan resmi masyarakat telah diterima dan sedang diproses oleh pihak kepolisian.
Melalui sistem pelaporan publik, pengaduan dengan nomor : LAP-20250802-6584A telah dikonfirmasi masuk pada pukul 09.35 WIB dan langsung ditangani oleh AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K.
Dalam laporan tersebut, masyarakat mengadukan praktik pungli yang dilakukan oleh oknum perangkat desa, saat pembagian bansos beras 10 kg dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Padahal, bantuan tersebut seharusnya dibagikan “secara gratis” kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain pungutan liar (pungli), masyarakat juga melaporkan bahwa sebagian beras bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Bulog diduga dijual oleh oknum tersebut.
“Baik, kami akan mencari bukti-bukti alat maupun dokumen ada nya giat pungli yang telah dilakukan, agar kita bisa memproses dugaan pungli beras bansos,” ujar Doni sumber dari kepolisian, Sabtu (02/08/2025).
Sebelumnya, video dan tangkapan layar percakapan warga Desa Karang Anyar sempat beredar di berita DetikNews. Dalam unggahan tersebut, terlihat sejumlah warga mengeluhkan adanya pungutan saat mengambil beras bansos.
Kasus ini pun menuai perhatian publik karena menyangkut hak dasar masyarakat kecil, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Pengamat kebijakan publik meminta agar pemerintah daerah dan Dinas Sosial turun langsung ke lapangan.
“Pemerintah harus menjamin distribusi bantuan berjalan transparan dan bebas pungli. Kalau perlu, aparat netral seperti Babinsa dilibatkan aktif dalam pengawasan,” ujar Pros Hansen, seorang aktivis.
(Herman)
