JAMBI,Benuanews.com. – Warga Desa Panca Karya Kecamatan Limun, Kab Sarolangun-Jambi Mubarok mendukung langkah persuasif TNI/Polri terkait dengan pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Bahkan sekaligus tim gabungan Polda Jambi, Senin (25/1/2021) bersama pelaku PETI telah sepakat untuk mengiring sebanyak 13 Alat Berat jenis Excavator untuk keluar dari lokasi agar berhenti beraktifitas.
“Hari ini kita tidak akan bekerja lagi di sana, kita siap mundur. Karena berdasarkan area disana bermasalah,” ujarnya, Selasa (26/1/2021).
Mubarok juga menyampaikan beberapa yang harus menjadi catatan aparat keamanan dalam penanganan tambang emas ilegal tersebut. “Cuman ada yang kita garis bawahi, karena ada beberapa tempat di daerah sana masih beroperasi, bukan tempat kita ini saja yang beroperasi, di wilayah Lubuk Bedorong itu,” terangnya.
Menurut informasi ditempat tempat lain yang Ia terima bahwa ada juga di wilayah Lubuk Bedorong lain nya. “Nah cuma untuk langkah awal dari bapak pihak kepolisian menghimbau berhubung wilayah Lubuk Bedorong tidak boleh. Ya, kita siap mendukung, makanya hari ini kita mundur,” katanya.
Lebih lanjut, Mubarok mengaku bahwa alat berat mereka hari ini juga akan dibawa pulang dari lokasi untuk berhenti beraktifitas.”Jadi rencana alat berat ini mau dibawa pulang ke rumah. Kita akan berhenti sambil menunggu informasi lebih lanjut bagaimana,?” tuturnya.
Selain itu, Salah satu Warga Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ali Akbar juga angkat berbicara pasca 13 Alat Berat Excavator digiring Tim Gabungan Polda Jambi dari lokasi Pertambangan Emas Tampa Izin (PETI).
“Kembali ke permasalahan masalah PETI dan alat berat yang ada di Kecamatan Limun, kami mendukung Polri/TNI dan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun,” terangnya.
Untuk itu mereka meminta kepada pemerintah dapat memberikan solusi terkait persoalan ini. Pasalnya itu sudah menjadi bagian dalam memenuhi kebutuhan sekaligus untuk membiayai anak-anak sekolah.
“Kami mohon kepada pemerintah yang mohon bantuan, ke mana kami harus bergantung selain ke pemerintah, kami mohon yang tanah hak milik masing-masing, kami mohon atas kehendak pemerintah maupun di kabupaten maupun provinsi ataupun Polri, TNI,” tambahnya.
(A/Eko)
