Jambi,Benuanews.com,- Pemerintah Kota Jambi sukses menerima piagam penghargaan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2019, dari Kemenkeu RI, di ruang Pola Kantor Wali Kota Jambi. Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, dan diterima oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, Rabu (4/11/20)
Walikota mengatakan, dengan diberikannya piagam penghargaan tersebut, merupakan pengakuan atas kinerja terkait dengan akuntabilitas yang diselenggarakan Pemkot Jambi bersama DPRD Jambi.
“Tentu ini sebuah pengakuan, apalagi kita sudah 4 kali menerima WTP ini. Bagaimana kerja kami, mewujudkan atau membelanjakan uang negara dengan tepat sasaran dan berguna,” tegas Fasha.
Tentu saja, dengan diterimanya piagam penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pihaknya untuk dapat terus meraih WTP kedepannya.“Ini tentu mejadi keharusan untuk meraih WTP kedepannya. Jadi yang kelima,” tutur Fasha.
Dirinya menjelaskan, sejak menjabat sebagai Wali Kota Jambi, ia harus berpikir keras bagaimana agar birokrasi di Pemkot Jambi dapat berjalan dengan baik. Apalagi ia harus tegas dalam memilih atau menyeleksi pejabat yang profesional.
“Waktu itu Pemkot Jambi pernah disclaimer, ini kiamat kecil bagi saya. Kalau tidak disclaimer kita tidak akan tahu apa yang perlu diperbaiki. Saya harus tega memfungsionalkan pejabat yang tidak mampu, walaupun dekat dengan saya. Ini terbukti dengan raihan WTP pertama beberapa tahun lalu,” ujar nya
Kuncinya tidak ada yang tidak mungkin. Fasha menegaskan semua harus dimulai dari pucuk pimpinan. Selain menyeleksi pejabat, tentu hal lain yang dilakukan adalah efisiensi anggaran. Di mana pada awal kepemimpinannya, postur APBD dan PAD Pemkot Jambi sangat kecil.
Dengan kondisi yang demikian, tentu menjadin tanda tanya bagaimana dapat membangun Kota Jambi. Dari hasil yang didapat Syarif Fasha, ternyata biaya perjalanan dinas kala itu sangat besar.
“Satu OPD itu bisa mencapai Rp 1 miliar lebih, penyakitnya itu. Selalu besar. Selain itu ada pembangunan teknis yang berada di OPD masing-masing, sehingga tidak fokus. Misal Disdik bangun sekolah, ini aturannya di PUPR. Maka dari itu langsung saya rubah,” jelasnya.
Alhasil setahun kepemimpinannya terjadi begitu banyak perubahan serta efisiensi yang mencapai 300 persen. Selain itu juga terjadi lonjakkan pembangunan. “Tentu kita harus belajar dari sini. Saya juga tidak inginkan ada kepala OPD ketika ditanya azas pemerintah malah kebanyakan ngango. Jangan sampai yang berlatar belakang birokrasi lupa ini semua. Pada intinya dengan penghargaan ini kita jangan berpuas diri, kedepan agar tidak ada temuan-temuan lagi,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi mengatakan bahwa, pihaknya meminta agar pemerintah bisa meminimalisir temuan temuan dalam penggunaan anggaran. Sehingga hal itu membuktikan bahwa kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan dinilai baik.
Ia mengatakan bahwa pemerintah kota Jambi dapat terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara bertahap dalam mengurangi tingkat ketergantungan dari dana transfer pemerintah pusat, melalui optimalisasi PAD, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Jambi .[Eko]
