Surabaya ,Benua News.com-Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) membongkar dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BNI Kantor Cabang Jember yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp41,4 miliar. Dalam perkara ini, mantan Kepala Cabang BNI Jember periode 2021–2023 berinisial MFH telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yang diduga berperan sebagai Collection Agent (CA).
Dilansir dari Kompas, penyidik mengungkap sedikitnya 900 identitas petani diduga disalahgunakan untuk pengajuan KUR Mikro secara fiktif. Para korban disebut diminta menyerahkan dokumen seperti KTP, KK, hingga akta nikah dengan alasan akan digunakan untuk pengurusan bantuan sosial (bansos). Mereka juga dijanjikan imbalan uang tunai sekitar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu agar bersedia menyerahkan dokumen tersebut.
Menurut keterangan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia, identitas para petani tersebut kemudian diduga digunakan untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya. Setelah dana KUR dicairkan, buku tabungan dan kartu ATM para korban disebut dikuasai oleh pihak yang diduga terlibat, sehingga dana dapat ditarik tanpa dinikmati oleh para pemilik identitas.
Masih menurut Kejati Jatim, praktik tersebut diduga dilakukan untuk menutupi kredit bermasalah sekaligus menjaga performa penyaluran KUR di kantor cabang tetap terlihat baik. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp41.487.138.481 untuk periode 2021–2023.
Saat ini, dua tersangka telah menjalani penahanan di Rutan Kelas I Surabaya. Sementara tersangka MFH tidak dilakukan penahanan baru karena masih menjalani hukuman dalam perkara lain. Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejati Jawa Timur guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
