Benuanews.com – Diduga jalan di tempat soal laporan Terkait Laporan Ketua Hiwada ke Kejati Jambi soal Bimtek di tahun 2021 yang sudah teregistrasi di Kejati Jambi dengan nomor B – 1199/ L.5.5/ Fd.1/ 03/ 2022 pada Tanggal 15 Maret 2022, yang mana laporan itu sudah diteruskan oleh Kejaksaa Tinggi Jambi ke Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk ditindak lanjuti dengan nomor B – 1090/ L.5.5/ Fd.1/ 03/ 2022 Tanggal 09 Maret 2022. Laporan ini pun Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Timur pun awalnya serius akan melakukan proses Laporan Bimtek Kepala Desa se Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga menerbitkan sprintug. Dikutip dari berita sebelumnya (kamis, 19/05/2022) bahwa laporan soal Bimtek ini pun sudah diterbitkannya Surat Perintah Tugas ( SPRINTUG ) oleh Kejari Tanjung Jabung Timur.
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anak Bangsa Pemerhati (LSM GAB.P) Jambi hari ini melakukan unjuk rasa di depan Kejagung RI. Rabu, (28/09/2022).
Arpandi Ketua GABP Jambi dalam orasi nya meminta Kajagung untuk mengevaluasi Kejari Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
” Kami meminta kepada Kepala Kejaksaan Agung RI untuk mengevaluasi kejari Tanjung Jabung Timur, karena beberapa laporan masyarakat ke Kejati Jambi dan di teruskan ke Kejari Tanjabtim terkesan jalan di tempat. Lima dari laporan masyarakat, tiga diteruskan ke kejari Tanjabtim dan sampai saat ini masih jadi tanda tanya, sejauh mana progres nya, salah satu nya soal Bimtek kepala Desa se Tanjabtim pada tahun 2021 lalu.” Ujar Arfandi saat dikonfirmasi awak media via pesan singkat WhatsApp.
Masih kata Arpandi.” Kami juga meminta kepada bapak ST Burhanuddin segera evaluasi kinerja Kejari Tanjabtim atau copot Kejari Tanjabtim, karena kami menduga tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai penegak hukum. Kami berharap ada nya kepastian hukum terkait laporan soal Bimtek Apdesi tersebut, kami akan terus berorasi dan suara demi menegakan kebenaran, demi bersih nya Provinsi Jambi, khusus nya Tanjabtim dari praktek KKN.” Jelasnya lagi.(Ari/tim)
