Jakarta,Benua News.com-Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara-negara di dunia sejak tahun 2020. Menurut Presiden, langkah pertama yang diambil pemerintah adalah melakukan manajemen makro dan mikro secara efektif sehingga semua pihak ikut serta menangani pandemi Covid-19.
“Saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah, semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya,” ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2023 di Gedung AA Maramis, Jakarta, pada Kamis, 26 Januari 2023.
Presiden menyebut Indonesia dan seluruh negara belum memiliki pengalaman dalam mengatasi pandemi. Saat sebagian besar menterinya menyarankan agar pemerintah melakukan _lockdown_, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan lain.
“Hitungan saya, dalam 2 atau 3 minggu rakyat sudah nggak bisa memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak _lockdown_,” ungkap Presiden.
Langkah kedua yang diambil pemerintah adalah melakukan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah vaksin Covid-19 yang telah disuntikkan kepada masyarakat yang sudah mencapai 448 juta suntikan.
“Itu semuanya bisa kita lakukan dan kita melihat TNI dan Polri betul-betul bekerja melampaui tugas intinya. Ke kampung-kampung _ngajakin_ rakyat untuk mau divaksin, bukan pekerjaan yang mudah,” ucap Presiden.
Langkah ketiga yang diambil pemerintah adalah melakukan manajemen “gas dan rem” dalam rangka menyeimbangkan kesehatan dan perekonomian nasional. Presiden menyebut langkah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.
“Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Tetapi begitu gasnya terlalu kencang juga pandeminya bisa naik. Itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara, tidak mudah,” tutur Presiden.
Langkah selanjutnya pemerintah juga melakukan keputusan dan kecepatan bertindak dalam menangani pandemi Covid-19. Meski demikian, kecepatan dalam bertindak tersebut disesuaikan dengan data-data yang ada di lapangan.
Terakhir, besarnya partisipasi masyarakat dalam menangani pandemi dan perekonomian nasional dinilai Presiden sebagai langkah yang paling mendukung keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi. Partisipasi tersebut menjadikan semua pihak ikut serta menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.
“Partisipasi inilah yang harus kita apresiasi, kita hargai, karena semua memberikan dukungan dunia usaha, masyarakat di bawah, semuanya bergerak semuanya,” tandasnya.
Jakarta, 26 Januari 2023
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
*Masa Transisi Pandemi, KPCPEN Kembalikan Program ke Kementerian*
Memasuki masa transisi pandemi Covid-19, berbagai program yang ditangani oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan dikembalikan dan ditangani oleh masing-masing kementerian/lembaga. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi PC-PEN di Gedung AA Maramis, Jakarta, pada Kamis, 26 Januari 2023.
“Seluruh program yang kemarin ditangani KPCPEN itu dikelola oleh K/L masing-masing,” ujar Airlangga.
Program tersebut mencakup penanganan Covid-19 yang program dan penganggarannya dikembalikan kepada Kementerian Kesehatan, serta program perlindungan sosial yang dikembalikan kepada Kementerian Sosial.
“Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi itu masuk di sektornya masing-masing,” ungkap Airlangga.
Airlangga juga menyebut saat ini Indonesia memasuki periode _known uncertainty_ di mana ketidakpastian masih terjadi dan menimbulkan sejumlah ancaman. Salah satu ancaman yang terjadi adalah stagflasi, dimana beberapa negara terus menaikkan tingkat suku bunga, termasuk Amerika Serikat.
“Oleh karena itu, kita harus mengambil payung sebelum hujan. Maka devisa hasil ekspor itu harus menjadi _buffer_ ekonomi kita, kemudian Undang-Undang P2SK menjadi _buffer_ di sektor keuangan, sehingga dengan demikian kita sudah punya seluruhnya lebih siap,” ucap Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri selama tiga bulan. Menurut Airlangga, langkah tersebut diambil pemerintah untuk mencegah devisa tersebut lari ke luar negeri.
“Untuk mencegah _capital flight_ kita harus punya dana yang cukup terutama untuk membiayai ekspor dan impor, kebutuhan ekpsor dan impor kan riil, pada saat kebutuhan ekspor impor itu disediakan dengan devisa hasil ekspor masuk, maka kita akan mempersiapkan ekosistem devisa ataupun ekosistem dolar di dalam negeri sehingga pengusaha kita tidak melulu bergantung kepada perbankan di Singapura,” ujar Airlangga.
Oleh karena itu, Indonesia akan memberikan insentif kepada para eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Airlangga menyebut insentif tersebut akan bersaing dengan daya tarik yang diberikan oleh Singapura.
“Kita perlu buat agar ini bersaing dengan Singapura sehingga tidak terbang lagi (devisa) ke Singapura,” ujar Airlangga.
Jakarta, 26 Januari 2023
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Star
