Solok Selatan, Benuanews.com — Pilkada serentak baru saja selesai digelar. Berdasarkan real count yang dilakukan KPU juga sudah terlihat perolehan suara para paslon. Ada yang memperoleh suara unggul dan ada yang masih terseok-seok. Namun, di balik selesainya pemilihan kepala daerah itu masih saja didapati money politic.
Salah satunya di Kabupaten Solok Selatan, masyarakat setempat menemukan adanya indikasi salah satu paslon ikut melaksanakan politik uang. Sehingga, demi memberantas praktik politik uang masyarakat yang terdiri dari pemuda-pemudi dan mahasiswa Kabupaten Solok Selatan melakukan orasi tolak money politic.
Kemudian, di samping itu KPU Kabupaten Solok Selatan juga akan melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang dilaksanakan pada Minggu (13/12) pukul 07.00 WIB hingga selesai. Karena ditemukannya sejumlah pemilih ganda. Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dengan Nomor 140/K.Bawaslu-Prov.SB-11/PM.00.02 tertanggal 11 Desember 2020.
“Masyarakat setempat melihat salah satu paslon telah melakukan praktik money politic. Hal tersebut terlihat dengan dibagikannya uang sejumlah ratusan ribu kepada masyarakat, ini perlu kita tolak saat PSU,” kata Vandi Adyatama Tokoh Pemuda Durian Taruang,” sabtu (12/12).
“Pada tanggal 8 Desember 2020 kami menemukan salah satu paslon terindikasi membagikan uang ke masyarakat. Sehingga kami malakukan aksi tolak politik uang karena terciumnya praktik money politic..
Vandi menyebutkan, orasi yang dilakukan masyarakat dimulai dari pukul 17.00 WIB dengan berjalan menuju TPS 09 Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan. Ia melanjutkan, aksi tersebut dilakukan untuk dapat memberantas praktik yang biasanya dilakukan jelang Pilkada itu.
“ Seperti yang kita ketahui bersama aturan di uu no 10 tahun 2016 pemberi dan penerima akan diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 milyar “
“Kami mengharapkan kepada seluruh paslon agar tidak terjadi politik uang di negeri ini.
Dan kami akan menggelar aksi patroli malam hingga waktu pencoblosan”
Dan tanggapan dari pejabat setempat baik itu Kepala Jorong positif dan sangat mendukung. kami juga berbarap pemimpin terpilih nantinya agar dapat mencerdaskan SDM agar lebih berkualitas lagi,” harapnya.
Hal senada juga dikatakan mahasiswa Kabupaten Solok Selatan, Alessandro Afli Delviro bahwa aksi tolak politik uang itu dilaksanakan dengan berjalan kaki dan membawa perlengkapan seperti kertas dan kain yang bertuliskan aspirasi masyarakat.
“Kami tulis pernyatan di kertas dan kain putih yang mana kami menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa kami menolak praktik tersebut. Kami juga menggunakan toa dan sound system,” terangnya.
Ia juga menyayangkan hal tersebut dan mengatakan bahwa para politikus seakan menganggap masyarakat Kabupaten Solok Selatan tidak berpendidikan dan bisa membeli hak suara mereka. “Seakan kami dianggap tidak berpendidikan kami ingin memperlihatkan bahwa kami tidak diam karena hak suara kami menentukan bagaimana Solok Selatan kedepannya,” tegasnya.
Ia berharap agar kedepannya tidak terjadi lagi praktik “serangan fajar” di kalangan masyarakat. Sehingga pemimpin yang terpilih nantinya merupakan seseorang yang benar-benar dipilih masyarakat dengan hati dan suara yang bersih.( Helfi yulinda )
