Padang, Benuanews.com,– Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tahun 2023 bertempat di Hotel Pangeran Beach Lolong Padang, Senin 28 Maret 2022 .
Musrenbang RKPD tahun 2023 ini mengusung tema “Peningkatan Produktifitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, Perdagangan & UMKM,”
Dalam kata sambutannya Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen sejak awal untuk menghadirkan kesetaraan bagi seluruh warganya, termasuk dalam memfasilitasi kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Gubernur juga menghimbau bupati dan walikota untuk menyiapkan fasilitas dan sarana yang ramah bagi disabilitas.
“Sudah menjadi tugas kita untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang ramah disabilitas bagi saudara kita penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup banyak. Akan banyak potensi yang bisa dihadirkan dari para penyandang disabilitas. Makanya diharapkan dalam penyusunan RKPD 2023 ini, pikiran dan masukan dari penyandang disabilitas harus diakomodasi,” harap Gubernur
Hal ini tak terlepas dari suara penyandang disabilitas atas masih minimnya bahkan nihilnya fasilitas dan akses khusus di fasilitas umum dan ruang publik bagi disabilitas.
Sebagaimana disampaikan oleh Antoni Tsaputra, Ph.D, seorang penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai Dosen FIP UNP sekaligus peneliti Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network. Ia mengatakan bahwa penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup banyak di Sumbar sangat berkeinginan untuk terus mendukung pemerintah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.
“Mohon pada bupati walikota, apapun program pembangunan, tolong diingat bahwa ada masyarakat kita yang memiliki kondisi kebutuhan yang berbeda,” kata Antoni.
Gubernur mengajak seluruh pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/D, lembaga profesi, ormas dan LSM agar secara bersama dan saling bersinergi dalam melaksanakan pembangunan yang terintegrasi, holistik serta memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing daerah.
Apalagi Pemerintah Provinsi Sumbar dan kabupaten kota secara umum masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat dalam hal pemulihan dan pertumbuhan sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 dan bencana alam.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang RKPD 2023 yang telah dimulai rangkaiannya sejak November 2021 lalu itu adalah dalam rangka melakukan penyamaan persepsi, substansi dan mekanisme penyusunan sekaligus menjaring aspirasi terkait isu isu pembangunan Sumbar, khususnya terkait stunting, program unggulan dan penciptaan entrepreneur baru.
Sementara Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Kemendagri., Dr Teguh Setyabudi mengingatkan, Pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena itu program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektifitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
“Isu pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD tahun 2023 harus memperhatikan dinamika kebijakan nasional, seperti misalnya terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” kata Dr Teguh Setyabudi
Dr Teguh yang hadir langsung mewakili Menteri Dalam Negeri, dalam acara yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, mengemukakan, berdasarkan data ekonomi makro, misalnya,terkait tingkat kemiskinan yang naik dan anggaran APBD yang cenderung defisit akibat Pandemi Covid-19, dia mengingatkan Pemprov Sumbar untuk bisa mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah tindaklanjut yang diperlukan.
Pemda, tambah Dr Teguh, harus memberi prioritas dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang implementasinya dengan SPM.
Terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan harus betul-betul diperhatikan baik dari sisi regulasi, kebijakan dan anggaran.
“Anggaran yang sangat besar di bidang pendidikan dan kesehatan hendaknya sebagian besar harus menjadi belanja langsung yang jatuh ke masyarakat,” tandas Dr Teguh.
Terkait dengan prevalensi angka Stunting di Sumbar yang madih cukup tinggi, yaitu 23.4% pada tahun 2021, Dr Teguh mengingatkan, perlunya komitmen dan kesungguhan Pemda dalam rangka percepatan penurunan angka stunting sesuai amanat Perpres 72 Tahun 2021 dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk yang sangat strategis adalah TP-PKK baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.
Demikian juga dalam pengelolaan Posyandu agar TP-PKK betul-betul dilibatkan.
“Untuk penanganan 10 Program Pokok PKK yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah seperti UMKM, dan ekonomi kreatif agar dalam pelaksanaannya dilakukan bersama TP’-PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dalam APBD,” ucap Dr Teguh.
Selain hal-hal tersebut, Dr Teguh menekankan juga beberapa program kegiatan yang harus mendapat perhatian Pemda, antara lain leningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dimana sesuai dengan SEB Mendagri dengang KaLKPP, Pemda harus membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun E-Catalog Local Content, mengalokasikan 40% PBJnya untuk Produk Dalam Negeri dan menggerakkan sektor UKM/UMKM.
“Selain itu pengembangan sektor Pertanian Pariwisata harus jadi program unggulan Pemda disamping UMKM,” ujar Dr Teguh.
Dr Teguh juga mengingatkan, perlunya mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan public service, kemudahan berusaha dan meminimalisir KKN.
Mengenai penanganan pengelolaan sampah dan perwujudan kota bersih, dalam hal ini, menurut Dr Teguh, Pemda dapat menindaklanjuti Permendagri yang telah diterbitkan.
“Pengelolaan sampah juga bisa menjadi pendapatan Pemda dengan adanya retribusi pengelolaan sampah,” ucap Dr Teguh. Dia juga mengingatkan kembali bahwa Pandemi Covid-19 telah memacu kita untuk berubah.
Pada masa pandemi terjadi percepatan dalam digitalisasi dan lompatan besar dalam pemanfaat Teknologi Informasi. Terkait dengan hal itu, transformasi pemerintahan harus dibarengi dengan digitalisasi pemerintahan sesuai dengan regulasi Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Tak lupa Dr Teguh meminta, menjelang Ramadhan (Bulan Puasa) dan Hari Raya Idul Fitri agar Pemda selalu memonitor dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah dengan lebih mengoptimalkan TPID yang sudah terbentuk ditiap daerah.
“Kami juga juga minta agar Pemerintah Provinsi Sumbar segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023, agar penetapan RKPD dimaksud dapat tepat waktu,” pungkas Dr Teguh.
Musrenbangprov dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Provinsi, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Dirjen Kemaritiman dan SDA, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Bangda, jajaran Forkopimdaprov Sumbar, Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Sumbar, Bupati/Walikota atau yang mewakili, Sekda, Kepala OPD beserta jajaran, Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, Pimpian BUMD, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan insan pers.
Dalam kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada kabupaten dan kota terbaik. Untuk Kabupaten terbaik Pencapaian Pembangunan Daerah (PPD) diberikan kepada Kabupaten Pasaman, yang dinilai sukses membangun kampung ikan mas Pasaman, melalui program peningkatan produksi ikan air tawar di beberapa kecamatan di Pasaman. Terbaik kedua diraih Kabupaten Tanah Datar, dan ketiga Kabupaten Agam.
Kategori Kota terbaik Pencapaian Pembangunan Daerah (PPD) diberikan kepada Kota Payakumbuh, diikuti Kota Padang Panjang dan terakhir Kota Bukittinggi. Selain itu juga diberikan penghargaan khusus untuk Kota Sawahlunto yang dinilai tercatat sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2021.
(Marlim)
