Bukittinggi (benuanews.com) , Aliansi Bukittinggi Peduli penuhi halaman DPRD Kota Bukttinggi. Kehadiran mereka di gedung wakil rakyat itu dilatarbelakangi oleh penyampaian aspirasi, bertempat Halaman Kantor DPRD Kota Bukittinggi pagi ini Senin (23/08/2021)
Dari siaran pers yang disebutkan “Negara ini, dengan lembaganya, adalah milik orang-orang menghuninya. Kapan saja mereka akan bosan dengan pemerintahan yang ada, mengubahnya,menggulingkannya. “(Abraham lincoln) yang mereka dapat menggunakan hak konstitusional mereka untuk atau menggunakan hak revolusioner mereka untuk Hidup rakyat Bukittinggi !
Sejak 26 februari 2021 Walikota dan Wakil walikota Bukittinggi Bapak Erman Safar dan Bapak Marfendi dilantik, sudah kurang lebih 6 bulan hingga sekarang gebrakan dan program kerja dari beliau sangat di nanti oleh masyarakat kota Bukittinggi.
Tapi apa boleh buat bukan program kerja yang di realisasikan oleh Bapak Wali kota dan Wakil Wali kota malahan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan janji dan visi. Rakyat Bukittinggi sangat kecewa dengan segala kebijakan-kebijakan Bapak walikota dan Bapak wakil walikota Bukittinggi dan misinya.
Seluruh isi kepala Bapak Walikota Bukittinggi dan Wakil Wali kota untuk kota ini sibuk dengan “nepotisme besar-besaran” di antaranya digantinya ketua DPRD kota Bukittinggi pada 31 mei 2021 dan mendistribusi “orang-orang Walikota” ke posisi jabatan pemerintah dan lembaga pemerintah.
Janji Bukittinggi mencabut Perwako 40/41 tahun 2013 ternyata meleset dan membuat, semua orang geleng kepala dari janji untuk mencabut bisa merevisi pada dengan janji politiknya. Politik Bapak Walikota dan Вараk Wakil Walikota untuk mensejahterakan pedagang Bukittinggi dengan cuma hanya 2021 yang nyatanya tidak sesuai.
6 Agustus Ternyata kota Bukittinggi sama saja seperti zaman orde baru yang kebebasan ekspresi rakyatnya di batasi, terjadi pada 23 Juli 2021 warga kota Bukittinggi batasi bersuara. Jika di kaji seluruh kebijakan beliau ini sangat melanggar sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi ketika pelantikan dan ini sangat jelas sekali yang kenyataan terjadi adalah instabilitas dan gangguan kinerja kota Bukittinggi.
Maka dari itu kami memiliki catatan kritis untuk Bapak Wali kota Bukittinggi dan Wakil Wali kota Bukittinggi terhormat !
1. Segera CABUT bukan REVISI PERWAKO 40/41 tahun 2018
2. Stop kriminalisasi, selamatkan demokrasi kota Bukittinggi. Lawan setiap upaya pembung kaman terhadap nalar dan kritis rakyat Bukittinggi
3. Status quo pimpinan DPRD kota Bukittinggi, jangan paksakan kehendak partai pemenang Pemilu demi hasrat kekuasaan yang bisa mengancam stabilitas politik dan legislatif kota Bukittinggi Panjang umur perjuangan!Viva la revolution ! “
