MUARO JAMBI (Benuanews.com) – Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera meningkatkan akses sinyal internet di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo. Hingga kini, desa tersebut dilaporkan belum memiliki layanan internet yang memadai untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Robinson saat menerima kunjungan sejumlah anggota DPRD Muaro Jambi di kediamannya di Desa Tanjung Katung, Senin (26/1/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRD lintas fraksi, yakni Alfin Junaidi (Fraksi PKB), Jonaidi P. Naenggolan (Fraksi PAN), Usman Halik (Fraksi PDI-P), Ramadhan Mahir (Fraksi Demokrat), dan Maimunah (Fraksi Demokrat).
Robinson yang merupakan politisi Fraksi PAN menilai pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius terhadap kebutuhan akses internet di desa tersebut. Menurutnya, ketersediaan jaringan internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
“Di era sekarang, internet bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, baik untuk pendidikan, usaha, pelayanan administrasi, maupun komunikasi,” ujar Robinson.
Ia membandingkan kondisi Desa Tanjung Katung dengan wilayah Sungai Bahar yang secara geografis lebih jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Muaro Jambi, namun telah memiliki akses internet yang relatif stabil. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah.
Robinson juga mengajak seluruh anggota DPRD, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, untuk bersama-sama mendorong pemerintah daerah agar segera merealisasikan peningkatan akses internet di Desa Tanjung Katung dan wilayah sekitarnya.
Masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk menghadirkan layanan internet yang memadai guna menunjang aktivitas pendidikan, perekonomian, serta pelayanan publik.
DPRD Muaro Jambi menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
