Labuhanbatu Selatan –Benuanews.com
Sejumlah proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, disorot publik. Pasalnya, hingga awal 2026, beberapa pekerjaan fisik yang seharusnya rampung pada tahun anggaran sebelumnya diduga belum selesai dan terkesan mangkrak.
Di tengah maraknya perbincangan masyarakat, sejumlah aktivis dan awak media berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Kepala Dinas Pendidikan tidak memberikan keterangan, meski telah beberapa kali didatangi di kantornya di Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, pada Senin (19/1/2026).
Hal serupa juga dialami saat konfirmasi dilakukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu Selatan. Hingga berita ini diturunkan, pihak PPK belum memberikan penjelasan resmi terkait progres maupun dasar perpanjangan pekerjaan melalui adendum.
Sikap tertutup tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi pengelolaan anggaran pembangunan pendidikan. Sejumlah pihak menilai, lambannya penyelesaian proyek dan minimnya informasi berpotensi menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Aktivis dan masyarakat mendesak agar instansi terkait segera membuka informasi kepada publik, serta meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penelusuran lebih lanjut guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan sekolah di daerah tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab kepada pihak Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Selatan.(KN)
