LUMAJANG, Benuanews.com – Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lumajang Wilayah Utara senilai Rp 49,6 miliar yang bersumber dari APBN 2026 menjadi sorotan publik. Pasalnya, para pekerja di lapangan diduga mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD).
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, proyek tersebut bukan di bawah naungan Dinas Kabupaten Lumajang, melainkan proyek pemerintah pusat.
Tertulis jelas:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN JAWA TIMUR
SATUAN KERJA PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR
Nama Kegiatan: Pembangunan SPAM Lumajang Wilayah Utara
– Kontraktor: PT. Kartika Ekayasa
– No Kontrak: 1212/SPK/Bpbpk12.6.1/2026
– Nilai Kontrak: Rp. 49.652.678.000,00
– Masa Pelaksanaan: 180 Hari
– Masa Pemeliharaan: 365 Hari
– Konsultan Supervisi: PT. ARRS Baru, CV. Prasasti Engineering Consultan, CV. Karya Luhur Mekar Konsultan (KSO)
– Sumber Dana: APBN 2026
Pantauan tim media di lokasi, terlihat sekitar 8-10 pekerja yang sedang melakukan pembesian dan pemasangan bekisting di tengah aliran sungai, tidak satu pun memakai helm proyek, sepatu safety, rompi, maupun sarung tangan. Padahal K3 merupakan kewajiban mutlak dalam setiap proyek konstruksi, apalagi proyek APBN puluhan miliar.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pelaksana lapangan Bapak Sumari Sitinjak menyampaikan,
“Terimakasih atas konfirmasinya Pak, Mohon maaf sebelumnya ya Pak, Kita sudah instruksikan kepada semua pekerja untuk memakai APD selama melakukan aktivitas pekerjaan berlangsung Pak”
Namun, ia justru balik bertanya kepada wartawan, “Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau boleh tau dapat info nomor saya dari siapa ya Pak”
Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Saat tim media melakukan investigasi, semua pekerja tidak memakai alat pelindung diri (APD) atau K3.
Proyek SPAM Lumajang Utara ini termasuk proyek strategis nasional untuk pemenuhan air minum wilayah utara Lumajang meliputi Kecamatan Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso. Dengan nilai fantastis, publik berharap pengawasan dari Balai dan konsultan supervisi lebih ketat, tidak hanya soal kualitas fisik bangunan, tetapi juga penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi).
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Penataan Bangunan Jawa Timur belum dapat dikonfirmasi.
(Reporter: Moestar Hadi)
