Warga Jawa Gadut Sepakat Damai Usai Bencana Kebakaran, Minta Restorative Justice

Perdamaian-Korban-Kebakaran-Jawa-Gadut.png

Padang, 19 November 2026 — Kebakaran sering kali menyisakan lebih dari sekadar puing dan kerugian harta benda; ia kerap meninggalkan luka batin, kecemasan, dan retaknya harmoni di tengah tetangga. Namun, di Kelurahan Jawa Gadut, Kecamatan Limau Manis, Kota Padang, sebuah kisah pemulihan dan kedewasaan sosial terajut pada Sabtu, 14 November 2026.

Peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari senin 12 Oktober 2026 sempat mengguncang warga Jawa Gadut yang dipicu oleh kelalaian dua pihak berinisial I dan AN sepasang suami istri, yang berdampak langsung pada sembilan orang warga dengan kerugian materil. Sejak kejadian berlangsung, jajaran Polsek Pauh Kota Padang telah melakukan serangkaian proses penyelidikan secara profesional dan terukur.

Di tengah proses hukum yang berjalan, pintu dialog dan empati terbuka. Pada 14 November 2026, pihak I dan AN duduk bersama dengan sembilan korban terdampak untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang tulus dan bertanggung jawab. Kesepakatan tersebut dituangkan secara resmi dalam Surat Perdamaian yang disaksikan langsung oleh perangkat lingkungan setempat, yakni Ketua RT dan Ketua RW.

Sebagai wujud pertanggungjawaban nyata atas kelalaian yang menimbulkan kerugian materil, I dan AN menyerahkan kompensasi ganti rugi sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada kesembilan warga yang terdampak. Bagi warga, angka tersebut bukan sekadar hitungan materi, melainkan simbol kesediaan mengakui kekeliruan dan memulihkan keadaan sebagaimana sedia kala.

Mengurai Konflik, Merajut Kembali Harmoni Sosial
Kesepakatan ini menandai berakhirnya ketegangan dan potensi konflik horizontal di lingkungan masyarakat Jawa Gadut. Hubungan antarwarga yang sempat diuji oleh musibah kini kembali cair dalam semangat kekeluargaan dan saling memaafkan.

Dalam surat perdamaian yang telah ditandatangani, kesembilan korban terdampak secara tegas menyampaikan permohonan agar penanganan perkara ini di Polsek Pauh Kota Padang dapat diselesaikan melalui Mekanisme Restorative Justice (Keadilan Restoratif). Para korban menilai bahwa keadilan sejati dalam peristiwa ini telah terwujud melalui pemulihan kerugian dan terhapusnya konflik di tengah masyarakat.

Landasan Hukum dan Semangat Pembaruan Hukum Pidana
Penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice sejalan dengan arah pembaruan sistem peradilan pidana nasional yang menempatkan pemulihan keadaan, pertanggungjawaban pelaku, dan harmoni sosial sebagai tujuan utama hukum, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)  yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, serta memandang pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, melainkan sarana memulihkan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat (termasuk ketentuan terkait pertanggungjawaban atas kelalaian/kealpaan serta penyelesaian perkara sesuai koridor hukum yang berlaku).

UU No 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan ruang penguatan mekanisme penyelesaian perkara secara berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan korban serta kepastian hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif — sebagai pedoman teknis kepolisian dalam melaksanakan pendekatan restorative justice secara akuntabel dengan melibatkan para pihak, tokoh/perangkat lingkungan setempat, serta memastikan terpenuhinya syarat materil dan formil.

Peristiwa di Jawa Gadut menjadi potret nyata bahwa hukum tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga untuk merawat kemanusiaan. Ketika kelalaian direspons dengan tanggung jawab, dan kerugian dijawab dengan kerelaan memaafkan, masyarakatlah yang keluar sebagai pemenang dengan terjaganya kedamaian bersama.

scroll to top