DJP Jambi Sosialisasikan Penghapusan Sanksi Pajak 100 Persen, Ini Batas Waktunya

1002943741.jpg

Jambi,(Benuanews.com)-Sanksi administrasi pajak yang selama ini membebani kini dapat dihapus hingga 100 persen. Namun, kesempatan penuh itu hanya terbuka sampai 31 Desember 2026, tinggal enam pekan lagi. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, di hadapan 155 wajib pajak dan pimpinan asosiasi usaha dalam Taxpayers’ Gathering 2026 di Ballroom Lantai 3 Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (19/11/2026).

Bertema “Sinergi Tanpa Sanksi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”, pertemuan ini menghimpun wajib pajak dari lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Provinsi Jambi, yakni KPP Pratama Jambi Telanaipura, Jambi Pelayangan, Muara Bungo, Bangko, dan Kuala Tungkal.

Hadir pula pimpinan asosiasi usaha dan para kepala KPP. Acara yang diselenggarakan KPP Pratama Jambi Pelayangan pukul 09.00 hingga 13.00 WIB itu dibuka dengan Tari Sekapur Sirih, tarian penyambutan tamu khas Jambi.

Keringanan itu bersumber dari program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Menurut Tarmizi, PSA melanjutkan keberpihakan negara kepada wajib pajak yang telah berjalan sejak reformasi perpajakan 1984, dari Sunset Policy 2008, Tax Amnesty 2016–2017, hingga Program Pengungkapan Sukarela 2022.
Besarannya berjenjang. Untuk keterlambatan penyampaian SPT berstatus kurang bayar, sanksi dihapus 100 persen bila SPT disampaikan pada 8 Oktober–31 Desember 2026, lalu turun menjadi 50 persen pada 1 Januari–31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April–30 Juni 2027.

Untuk tunggakan dalam surat ketetapan pajak, jenjang yang sama berlaku berdasarkan tanggal pokok pajak dilunasi. Ketentuan untuk sanksi hasil pemeriksaan dan jenis lainnya mengikuti lampiran KEP-239/PJ/2026.

Tarmizi menegaskan, PSA bukan pemutihan. Pokok pajak tetap wajib dilunasi, dan setiap pembayaran kini diperhitungkan ke pokok terlebih dahulu sebelum ke sanksi. Fasilitas ini tidak berlaku otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui Coretax atau KPP paling lambat 1 Oktober 2028, melampirkan surat pernyataan bermeterai, dan tidak sedang menempuh upaya hukum.

“Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan,” tegas Tarmizi.

Sebelum sampai pada PSA, Tarmizi membuka paparannya bukan dengan angka target, melainkan dengan keluhan yang kerap terdengar dari petani sawit, pelaku UMKM, karyawan, dan pengusaha. Ada yang merasa negara tidak berpihak dan manfaat pajak tidak terasa langsung.

Ada pula yang mengeluh, usaha dirintis sendiri, tetapi begitu untung langsung dipajaki.

Ia memandang keluhan itu sebagai masukan bagi DJP untuk memperbaiki komunikasi dan layanan, sekaligus pertanyaan yang layak dijawab dengan data. “Negara selalu hadir. Hanya saja, kehadirannya sering tidak langsung terlihat,” ujarnya.

Tarmizi lalu memaparkan data Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi 2025. Sepanjang tahun itu, belanja negara di Jambi mencapai Rp22,05 triliun, sementara pajak neto yang dihimpun dari provinsi ini Rp5,42 triliun. Artinya, setiap Rp1 pajak yang dibayar di Jambi kembali sekitar Rp4 dalam bentuk belanja negara.

Sebanyak 69 persen belanja itu, atau Rp15,1 triliun, mengalir sebagai Transfer ke Daerah kepada 12 pemerintah daerah untuk gaji guru dan tenaga kesehatan, BOS, hingga Dana Desa Rp1,13 triliun. Sisanya dibelanjakan kementerian dan lembaga untuk madrasah dan kampus, jalan nasional, irigasi, serta layanan keamanan. Karena seluruh pendapatan negara dari Jambi berjumlah Rp6,81 triliun, kekurangan Rp15,24 triliun ditopang penerimaan daerah lain dan pembiayaan APBN, sebuah wujud gotong royong nasional.

Di tingkat nasional, Tarmizi menjelaskan, APBN 2026 menargetkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, dengan Rp2.357,7 triliun bersumber dari pajak, dan belanja Rp3.842,7 triliun. Tekanan datang dari gejolak geopolitik yang mengganggu pasokan minyak dunia, termasuk di Selat Hormuz. Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel diperkirakan menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

“Saat harga minyak dunia bergejolak, harga di SPBU dan tagihan listrik rumah tangga tetap dijaga lewat subsidi dan kompensasi energi Rp381 triliun. Selisih harganya ditanggung APBN, dan sumber terbesarnya adalah pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan,” tutur Tarmizi.
Sesi dialog berlangsung terbuka.

Dipandu Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura, Prima Kusuma Sumantri, dialog menghadirkan Tarmizi bersama perwakilan konsultan pajak, Nurlena, dan perwakilan wajib pajak, Roni Attan. Pelaku usaha menyampaikan tantangan kenaikan biaya operasional, inflasi, dan perubahan daya beli, disertai harapan agar pengawasan pajak berjalan adil dan proporsional. Nurlena menyoroti pentingnya pembukuan dan laporan keuangan yang tertib, terutama bagi pelaku usaha yang belum memahami ketentuan pajak.

Tarmizi menjelaskan, pengawasan dilakukan berbasis data dan analisis risiko, dan Coretax diharapkan memperkuat integrasi data agar pengawasan dan pelayanan makin optimal. Ia juga membuka pintu bagi keluhan. Dugaan pelanggaran integritas pegawai dapat dilaporkan melalui Whistleblowing System (WBS), sedangkan masukan kebijakan dapat disampaikan lewat forum dialog bersama DJP.

Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta dari Kuala Tungkal menanyakan permohonan yang baru diajukan Januari 2027, padahal pokok pajaknya lunas 31 Desember 2026.

Narasumber menjelaskan, besaran keringanan mengacu pada tanggal kewajiban dipenuhi, bukan tanggal permohonan, sepanjang permohonan masuk paling lambat 1 Oktober 2028.

Menutup pertemuan, Tarmizi mengajak wajib pajak segera memanfaatkan penghapusan sanksi 100 persen sebelum 31 Desember 2026. Langkahnya: periksa SPT, SKP/STP, dan tunggakan melalui Coretax atau Account Representative (AR); sampaikan atau betulkan SPT, lalu lunasi pokok pajaknya; kemudian ajukan permohonan melalui Coretax atau KPP tempat terdaftar dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai. Selama acara, panitia juga membuka Helpdesk/Klinik PSA di area registrasi untuk pendampingan. Informasi lengkap tersedia di pajak.go.id/psa dan Kring Pajak 1500200.

Tarmizi pun berterima kasih atas kontribusi wajib pajak di Jambi sepanjang tahun yang tidak mudah.

“Atas kontribusi Bapak dan Ibu, pajak selalu hadir membersamai masyarakat Jambi: menjaga daya beli, menguatkan usaha, dan menopang negeri. Mari bersinergi, tanpa sanksi,” pungkasnya.

scroll to top