MUARO JAMBI.(Benuanews.com)- Wakapolres Muaro Jambi Kompol .Novrizal.S.Sos.MH mengikuti kegiatan rakornas Satgas Saber pungli Melalui Video Conference Bersama Ketua Pelaksana Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Pusat Irwasum Polri Komjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si.Rabu 15/12/21
Wakapolres Muaro Jambi Kompol .Novrizal.S.Sos.MH Selaku ketua Saber pungli menghadiri kegiatan tersebut melalui vicon bertempat di Ruang Aula Inspektorat Kab. Muaro Jambi
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Inspektorat Kab. Muaro Jambi Budi Hartono, S.Sos, M.T., Sekretaris Inspektorat Kab. Muaro Jambi Abdul Hamid, S.Pd., Pembantu Irwil II Inspektorat Muaro Jambi Raden Sayuti Usman, S.IP., Kasat Binmas Polres Muaro Jambi AKP Abdul Aqil, S.H., Kasiwas Polres Muaro Jambi Iptu Mustofa., Kasubsi Intelijen Muaro Jambi Andry Andriansyah, S.H., Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Ade Kurniawan, S.H.
Ketua Pelaksana Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Pusat Irwasum Polri Komjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si.dalam arahannya melalui Vidcon mengatakan “Kita harus mengoptimalkan pelayanan publik bebas dari Pungli untuk terlaksananya percepatan pemulihan ekonomi di era Pandemi Covid-19.
Tujuan Rakornas mengevaluasi kinerja Satgas Saber Pungli Tahun 2021 serta mendukung keberhasilan program kabinet Indonesia Maju sehingga dapat mewujudkan pembangunan Nasional.kata Irwasum Polri Komjen Pol Agung
Salah satu upaya penanggulangan pungli yakni membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),dan Kegiatan satgas Saber Pungli yakni Sosialisasi, Penyelidikan, Yustisi dan Penindakan.
Efek Pungli sebagai berikut Biaya Ekonomi Tinggi, Kerusakan Tatanan Masyarakat, Menghambat Pembangunan Nasional dan Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut juga Ketua Pelaksana Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Pusat Irwasum Polri Komjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, Mengumumkan UPP Kota atau Kabupaten yang Bebas dari Pungli di era Pandemi Covid19.
a. Peringkat 1 Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Peringkat 2 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
c. Peringkat 3 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
d. Peringkat 4 Kota Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
e. Peringkat 5 Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.
f. Peringkat 6 Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
Menkopolhukam dalam pembukaannya juga menyampaikan , Implementasi pemberantasan pungli yakni pemberdayaan SDM, pemberdayaan Operasional, pemberdayaan sarana dan prasarana, pemberdayaan pengangaran dan melakukan inovasi publik.
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pungli baik di pelayanan publik dan masyarakat yang melakukan aksi premanisme.
Jangan sampai Pungli dianggap wajar dan dilakukan pembiaran oleh satgas di daerah – daerah.
Pungli itu adalah cabang dan bagian dari Industri Mafia Hukum, artinya seringkali pungli dilindungi dan dilakukan pembiaran oleh pemangku jabatan.
Semoga kedepannya Seluruh wilayah di indonesia bebas dan bersih dari Pungli.
Sumber : Humas PMJ
