MERANGIN.(Benuanews.com)-Kesaksian pimpinan DPRD Merangin Bripka Purn Ahmad Fahmi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jambi, menyoroti terlalu dini SK Bupati Merangin Tentang Pemberhentian Kepala desa sungai kapas.
Dalam persidangan, lanjutan gugatan Kamis (18/06/2026), didepan majelis hakim, Fahmi menjelaskan, sebelum terbit SK pemberhentian, kepala desa sungai kapas saliman telah mencabut surat pengunduran diri pada tanggal 23 Febuari 2026.
Selain mencabut Saliman juga telah melaporkan ke polres Merangin atas dugaan intervensi agar mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat RDP di DPRD Merangin pada tanggal 24 Februari 2026.
Usai RDP bersama APDESI dan pihak-pihak terkait disepakati pemberhentian kades Saliman di tunda sampai inspektorat selesai melakukan audit, namun pada tanggal 26 Februari 2026 SK Bupati pemberhentian kades Saliman turun.
4 orang hadir pada sidang di PTUN Jambi, mereka yakni 3 kepala desa di kabupaten Merangin dan 1 sekdes. Dalam persidangan saksi aji Taufik merupakan sekdes desa sungai kapas, menerangkan ada dugaan intervensi dari oknum aparat saat aksi demo warga kepada Saliman.
Sementara itu suwarti istri dari eks kades sungai kapas saliman mengharapkan agar hakim PTUN Jambi dapat memberikan keadilan.
Sebelumnya, Ratusan warga Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, menggelar aksi damai di depan kantor desa pada Selasa, 17 Februari 2026. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Kepala Desa Sulaiman untuk mundur dari jabatannya.
Desakan itu dipicu tudingan adanya dugaan penyelewengan dana desa sebesar Rp700 juta. Situasi yang sempat memanas membuat Sulaiman akhirnya menyatakan siap mengundurkan diri di hadapan warga.
Salaiman mengaku keputusan tersebut disampaikan atas intervensi Oknum yang mempekeruh suasana, demi meredam ketegangan dan menghindari potensi bentrokan di tengah masyarakat ia menandatangani dan beberapa hari kemudian ia cabut kembali. (Red)
