MUARO JAMBI – Sidang paripurna DPRD Muaro Jambi pada Kamis (25/9/2025) membahas berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Mulai dari regulasi lembaga adat, anggaran kesehatan, penyertaan modal BUMD, pemerataan dana desa, hingga persoalan lingkungan dan ketahanan pangan.
Lembaga Adat, Pilar Budaya yang Harus Diperkuat
Bupati Bambang Bayu Suseno melalui Wakil Bupati Junaidi H. Mahir menegaskan bahwa regulasi terkait lembaga adat Melayu yang lama sudah tidak relevan. Pembaruan aturan dinilai penting agar lembaga adat semakin berperan sebagai penjaga nilai budaya, penyelesai konflik sosial berbasis kearifan lokal, sekaligus bagian integral dari pemerintahan desa.
“Lembaga adat bukan hanya simbol budaya, tetapi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Produk hukum yang kami susun aspiratif dan implementatif,” ujar Junaidi H. Mahir.
DPRD menegaskan Ranperda inisiatif lembaga adat merupakan refleksi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat identitas daerah Bumi Sailun Salimbai.
Anggaran Kesehatan Berbasis Kebutuhan Nyata
Menjawab kritik soal alokasi anggaran kesehatan yang tidak mencapai 10 persen APBD, Pemkab menegaskan bahwa aturan tersebut sudah tidak berlaku sejak hadirnya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
“Kami tetap menjaga proporsionalitas anggaran kesehatan. Tidak lagi sekadar angka, tapi berbasis kebutuhan riil masyarakat,” kata Wabup.
Penyertaan Modal dan Pemerataan Dana Desa
Sejumlah fraksi DPRD juga menyoroti penyertaan modal BUMD Jambi yang dinilai belum optimal. Pemkab menjelaskan penyertaan Rp5 miliar akan dilakukan secara bertahap dan diarahkan ke investasi produktif.
Sementara itu, soal pemerataan dana desa, pemerintah memastikan tidak ada desa yang tertinggal. Penyaluran ADD dan Dana Desa dijanjikan adil dan proporsional.
Isu Lingkungan dan Kedaulatan Pangan
Persoalan lingkungan juga mencuat dalam paripurna. Pemkab menegaskan akan bersikap tegas terhadap pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup diperintahkan memberi teguran keras kepada PT PSU terkait dugaan pencemaran limbah di Desa Bukit Mulia.
Di sektor pertanian, Pemkab berkomitmen memperkuat kedaulatan pangan dengan program intensifikasi jagung, subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, serta perlindungan harga hasil panen.
“Kami ingin petani sejahtera, hasil pertanian stabil, dan anak-anak mendapat asupan bergizi secara merata,” tegas Wabup.
Arah Pembangunan
Sidang paripurna ini menandai arah pembangunan Muaro Jambi ke depan. DPRD menekan pemerintah agar lebih progresif dan responsif, meski tantangan besar masih menghadang, mulai dari birokrasi penyertaan modal hingga tumpang tindih regulasi kesehatan dan lingkungan.
