Segel Kantor Walinagari Nanggalo Kecamatan Koto IX Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Telah Dibuka Kembali

WhatsApp-Image-2021-10-03-at-18.25.49.jpeg

Pessel, Benuanews. Kantor Walinagari Nanggalo Kecamatan Koto IX Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang disegel warga, Kamis (30/9) kemarin telah dibuka kembali.

Dibukanya, kantor walinagari tersebut hasil tindak lanjut dari kecamatan yang mengundang para Pemuda, Bamus bersama Kapolsek dan Babinsa di daerah setempat.

“Ya, kantor Walinagari nya telah dibuka kembali setelah sholat Jumat kemarin, kata Camat Kecamatan Koto IX Tarusan, Yudi Adri Sy, saat dihubungi media ini Minggu (3/10).

Ia mengatakan, kantor Walinagari tersebut harus dibuka, sehingga pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Namun, lanjut Yudi, menyampaikan terkait persoalan yang disangkakan warga kepada Walinagari itu tetap diproses. Dan saat ini sedang ditangani oleh Inspektorat.

“Saat ini masalah wali nagarinya telah dilaporkan ke panismen dan sedang ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Apakah sanksi misalnya diberikan teguran itu tergantung dari pihak kabupaten sebab Walinagarinya kan baru,” ujarnya.

Berita sebelumnya, Kantor Walinagari Nanggalo, di Kecamatan Koto IX Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, di segel warga, Kamis (30/9). Penyegelan dilakukan karena wali nagari disebut tidak transparansi dalam penggunaan dana nagari tahun 2021 di daerah itu.

“Kantor walinagari ini terpaksa kami segel. Karena sebelum melakukan penyegelan kami bersama pemuda telah melakukan audensi dengan meminta keterangan ke kantor walinagari, tapi pihak walinagari tidak menerangkan datanya. Boro – boro mengeluarkan kertas menerangkan saja tidak mau,”kata orator aksi, Husni Mertati.

Selain itu juga mempertanyakan tentang anggaran kepemudaan tahun 2021, berapa yang dianggarkan oleh pihak walinagari…?

“Tapi pihak walinagari tidak mau menerangkan dan tidak bersedia,” ujarnya.

Disamping itu, lanjut Husni Mertati mengatakan adanya dugaan pemalsuan dokumen 23 kader kenagarian oleh walinagari yang telah ditandatangani dengan 2 kegiatan pada bulan Mei lalu yang telah dibayarkan.

“Kenyataanya tidak satu pun dari nama – nama yang menerima. Bahkan dari 23 orang kader itu tidak mengetahuinya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sebelum melakukan aksi damai itu pihaknya telah memberitahukan kepada masyarakat di daerah setempat. Bahkan persoalan itu telah dilaporkan kepada inspektorat dan juga Tipikor Polres Pessel namun tidak ada tanggapan sama sekali.

“Kalau sekarang diselesaikan secara hukum,” terangnya.

Sementara itu, Walinagari Nanggalo Dodi Flasgo Natano, mengatakan terkait hal itu pihaknya sedang diskusi dengan Bamus dan Ninik Mamak untuk mencari jalan penengah. Pasalnya ada masa transisi wali sebelum dia dan itu masalah interen yang lama.

“Jadi, maka saya benahi beberapa hari ini dengan konsultasi dengan pihak – pihak terkait di pemerintahan. Biarlah kami cari solusinya dengan ninik mamak. Mudah – mudahan beberapa hari ini kantor kenagarian dibuka lagi,” ungkapnya.

Kemudian, saat ditanya walinagari tidak transparan dalam pengunaan dana nagari tahun anggaran 2021 dan juga dugaan adanya pemalsuan dokumen kader kenagarian.

“Biarlah sama – sama kita proses saja dan sama kita buktikan nantinya karena ada terkait yang lain. Beri kami kesempatan karena saya baru. Sehingga bisa menemukan titik terang,”timpalnya.(MW)

scroll to top