Pekanbaru, Benua news com : Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Mahadar, mengikuti rapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, membahas evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi, di Ruang Melati Lantai 3, Kantor Gubernur Provinsi Riau, Kamis (16/10/2025).
Rakor tersebut, dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Riau.
Rapat tersebut bertujuan untuk menilai capaian pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan serta mengevaluasi langkah strategis daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Bima Arya menyoroti perlunya percepatan realisasi belanja daerah yang masih tergolong rendah secara nasional. Ia mendorong agar pemerintah daerah mengoptimalkan belanja sehingga manfaat APBD dapat segera dirasakan masyarakat.
“Rata-rata nasional realisasi belanja daerah saat ini berada di angka 54,45 persen. Bagi Kabupaten/kota di Riau yang masih di bawah angka tersebut, mari kita usahakan agar bisa berada di atas rata-rata nasional. Anggaran yang sudah tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal hingga akhir tahun,” tegas Bima.
Wamendagri juga menjelaskan bahwa sejumlah tantangan dihadapi Provinsi Riau dalam realisasi belanja, antara lain masih adanya kegiatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Bagi Hasil (DBH) reboisasi dan DBH sawit yang penggunaannya bersifat spesifik serta sejumlah OPD yang masih dalam proses administrasi dan pertanggungjawaban.
Ia minta seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi agar realisasi APBD berjalan optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan visi Indonesia Emas 2045.
Gubernur Riau Abdul Wahid menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2025 tercatat sebesar 4,59 persen. Ia juga mengakui bahwa struktur APBD Riau tahun ini cukup berat akibat beban utang tahun sebelumnya.
“Dari struktur APBD tercatat sekitar Rp9,4 triliun, namun masih ada kewajiban kepada pihak ketiga dan Kabupaten/Kota sekitar lebih Rp1,5 triliun. Dengan kondisi ini, kebijakan anggaran kami fokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur agar layanan publik tetap berjalan,” ungkap Gubernur Wahid.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mempercepat pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi deviasi besar. Namun tantangan muncul seiring rencana penyesuaian transfer dari pemerintah pusat yang dapat berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi riil di daerah agar pertumbuhan ekonomi tetap meningkat. Kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar, karena jika infrastruktur terhambat, pertumbuhan ekonomi pun tidak berjalan optimal,” terangnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Mahadar melaporkan bahwa hingga 14 Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Siak mencapai 63,98 persen, sementara realisasi belanja daerah sebesar 62,06 persen.
“Pemkab Siak, tentu mengikuti arahan pemerintah pusat dan provinsi dan akan terus berkolaborasi menyiapkan langkah-langkah strategis daerah dalam mengoptimalkan realisasi anggaran dan menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak,” singkatnya.
(Tim)
