Dompu NTB Benuanews.com Sebagai generasi pewaris perjuangan para pendahulu bangsa dan daerah, generasi muda daerah Kabupaten Dompu tentu ingin mengetahui lebih jauh bagaimana perjalanan daerahnya dari masa ke masa.
Mengetahui dan memahami perjalanan sejarah daerah menjadi hal yang penting bagi generasi muda, dengan mengetahui dan memahami sejarah daerahnya membuat generasi muda memiliki kebanggaan tersendiri dan mampu percaya diri.
Berikutnya dengan mengetahui dan memahami sejarah daerah membuat generasi muda termotivasi untuk ikut ambil bagian mengisi dan melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa dan daerah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih maju dari keadaan sebelumnya.
Bagaimana perjalanan sejarah Kabupaten Dompu dari masa ke masa, saat Peringatan Hari Jadi Ke-207, Senin (11/04/22) di Lapangan Beringin, dihadapan para tamu, undangan dan seluruh peserta upacara yang hadir dalam peringatan tersebut, ini yang disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM., M.MKes:
Perjuangan terbentuknya Kabupaten Dompu berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, mulai dari Sistem Pemerintahan Kerajaan/Kesultanan, Swapraja, hingga daerah Swatantra Tingkat II, hingga menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu.
Kabupaten Dompu, sebelumnya merupakan Daerah Swapraja Tingkat II dari bagian Provinsi Sunda Kecil. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk daerah Swatantra Tingkat II Dompu.
Kemudian, secara resmi mendapat status sebagai Daerah Swapraja, sejak tanggal 12 september 1947, dan selanjutnya,pada tahun 1958, diangkat Sultan Dompu terakhir yaitu Sultan Muhammad Tajul Arifin Siradjuddin, sebagai Kepala Daerah Swapraja Dompu.
Daerah Swapraja Dompu berubah status, menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Dompu, dengan Bupati Kepala Daerah, Sultan Dompu Bapak Muhammad Tajul Arifin Siradjuddin, sejak tahun 1958–1960.
Selanjutnya, pada tahun 1960 hingga 1966, Dompu berubah status menjadi Daerah Tingkat II Dompu, dengan Bupati Bapak H. Abdurrahman Mahmud, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, yakni pada tahun 1967, jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu, dijabat oleh pejabat sementara, yaitu Bapak I Gusti Ngurah.
Tahun 1967 hingga 1979, selama dua periode kepemimpinan, Kabupaten Dompu dipimpin oleh seorang Perwira Menengah TNI Angkatan Darat, yakni Bapak Letkol. TNI H. Suwarno Atmojo, selanjutnya pada tahun 1979 hingga 1984, Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu, kembali dipimpin oleh Perwira Menengah TNI Angkatan Darat, yakni Bapak Letkol. TNI H. Heru Sugiyo.
Kemudian tahun 1984-1989, sejarah kepemimpinan Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu, kembali dipimpin oleh seorang putra terbaik daerah, yakni Bapak Drs. H. Moh. Yakub, MT. Selanjutnya pada tahun 1989 hingga 1994, Bapak Drs. H. Umar Yusuf, dipilih dan diangkat untuk memimpin Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu, yang kemudian kepemimpinan daerah, dilanjutkan oleh Drs. H. Hidayat Ali, pada tahun 1994 sampai tahun 1999.
Seiring dengan era reformasi, Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu, berubah status menjadi daerah otonom hingga sekarang ini. Sejak berakhirnya kepemimpinan Drs. H. Hidayat Ali, jabatan Bupati Dompu saat itu lowong dan diisi oleh pejabat sementara, yakni Bapak Drs. H. Lalu Djafar Suryadi, antara tahun1999-2000.
Pejabat sementara Bupati, mengembang tugas penting, salah satunya, yakni menghantarkan masyarakat Dompu, untuk kembali memilih Bupati Definitif, melalui pemilihan oleh wakil-wakil rakyat, yang duduk di Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu saat itu.
Pada Bulan Februari tahun 2000, pemilihan Kepala Daerah Tingkat II Dompu, melalui lembaga legislatif, akhirnya menetapkan Bapak H. Abubakar Ahmad, SH, sebagai Bupati Kabupaten Dompu, untuk periode tahun 2000 hingga 2005. waktu terus berjalan, seiring berjalannya roda pemerintahan dan perkembangan kehidupan masyarakat di Dana Nggahi Rawi Pahu, maka pada tanggal 23 bulan maret tahun 2005, Jabatan Bapak H. Abubakar Ahmad, SH sebagai Bupati Kabupaten Dompu berakhir.
Selanjutnya, sambil menunggu pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Jabatan Bupati Dompu saat itu, di jabat sementara oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB, yakni oleh bapak Drh. H. Abdul Mutholib, kurang dari 6 bulan, Drh. H. Abdul Mutholib, mengendalikan roda pemerintahan di Kabupaten Dompu, sekaligus menghantarkan masyarakat dompu melaksanakan pemilihan Kepala Daerah.
(Pilkada) secara langsung, untuk yang pertama kalinya. tanggal 9 agustus 2005, Bapak H. Abubakar Ahmad, SH, yang biasa disapa Ompu Beko, kembali memimpin Kabupaten Dompu, untuk Periode Ke-dua, berpasangan dengan Bapak H. Syaifurrahman Salman, SE.
Abubakar Ahmad, SH dan H. Syaifurrahman Salman, SE, merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu pertama, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Bumi Nggahi Rawi Pahu. waktu terus berjalan, lembaran – lembaran sejarah terus tertoreh, pada Bulan Juli tahun 2007, Bupati Dompu H. Abubakar Ahmad, SH, meletakkan jabatannya sebagai Bupati Dompu,
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, pada tanggal 31 Juli tahun 2007, Wakil Bupati Dompu Bapak H. Syaifurrahman Salman, SE, dilantik sebagai Bupati Dompu, menggantikan H. Abubakar Ahmad, SH, hingga masa akhir jabatannya, pada Bulan Agustus tahun 2010.
Dalam menghadapi pelkada langsung yang Ke-II, Kabupaten Dompu dipimpin oleh Bapak H. Nasibun SH., Sebagai Penjabat Sementara Bupati Dompu, yaitu pada tanggal 9 Agustus 2010, sampai dengan Pengambilan Sumpah Jabatan Bapak Drs. H. Bambang M. Yasin dan Bapak Ir. H. Syamsuddin, MM, sebagai Bupati Dompu dan Wakil Bupati Dompu, untuk periode 2010–2015, yakni pada tanggal 18 Oktober 2010.
Selanjutnya pada pilkada serentak yang dilaksanakan Rabu, 9 Desember 2015, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bapak H. Bambang M. Yasin dan Bapak Arifuddin SH, meraih suara terbanyak, dan pada tanggal 17 Februari 2016, dilantik secara resmi oleh Gubernur Provinsi NTB sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu, periode 2016–2021.
Sambil menunggu dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pilkada serentak tahun 2020, serta untuk menjaga kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Dompu, pada tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 01 maret 2021, Drs. H. Muhibuddin, M.S, secara resmi menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (PLH) Bupati Dompu, melalui surat perintah tugas Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100/59/2021.
Hasil Pesta Demokrasi Pilkada Kabupaten Dompu, pada tanggal 9 Desember tahun 2020, pasangan Bapak Kader Jaelani dan Bapak H. Syahrul Parsan, ST, MT., mendapat kepercayaan dari masyarakat Dompu, untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2021-2026, yang kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 Februari 2021.
Pada masa pemerintahan Bupati Dompu Drs. H. Umar Yusuf, pembahasan mengenai penetapan hari jadi dompu mulai digulirkan. Pada masa pemerintahan Bupati Dompu H. Abubakar Ahmad, SH (Periode Pertama), penelusuran tentang Hari Jadi Dompu kembali dibahas oleh Tim dan DPRD Kabupaten Dompu.
Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, serta bantuan dari salah seorang pakar sejarah nasional, kelahiran Dompu, yakni Prof. Dr. Helyus Syamsuddin, Ph.d, Guru Besar Sejarah pada IKIP Bandung, akhirnya Hari Jadi Dompu dapat disepakati, dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Dompu, yang selanjutnya dituangkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor : 18 tanggal 19 Bulan Juni Tahun 2004, menetapkan Hari Jadi Dompu jatuh pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 1815, atau bertepatan dengan 1 Jumadil Awal tahun 1230 Hijriah.
Penetapan hari Jadi Dompu yang jatuh pada tanggal 11 April 1815, dilatar belakangi oleh fenomena alam, yakni peristiwa meletusnya gunung tertinggi di Pulau Sumbawa yaitu Gunung Tambora pada tahun 1815. Sejarah mencatat, ketika Gunung Tambora, meletus dengan dahsyatnya tersebut, 3 (tiga) kerajaan di sekitar gunung tambora yakni Kerajaan Pekat, Sanggar dan Tambora, musnah.
Setelah sekian tahun berlalu, bekas Kerajaan Pekat dan Tambora, akhirnya bergabung menjadi satu dengan Kesultanan Dompu, sementara Kerajaan Sanggar bergabung dengan Wilayah Kesultanan Bima.
Sejak ditetapkannya tanggal 11 April sebagai Hari Jadi Dompu, maka selanjutnya setiap tanggal 11 April, pemerintah dan seluruh masyarakat Bumi Nggahi Rawi pahu, melaksanakan peringatan Hari Jadi Dompu, dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta serta bangga akan daerah, serta rasa syukur akan segala nikmat yang allah berikan, sehingga dengan rasa cinta yang dipenuhi syukur tersebut, daerah dan masyarakat Dompu tercinta ini, akan terus dalam lindungan dan naungan rahmat Allah SWT, menjadi Daerah yang Baldatun Thoyyibatun Warabbungafur. (Prokopim).
