TUALANG – Benua news com – 18 November 2026 — Pantauan langsung di lapangan yang dilakukan BenuaNews.com menemukan dugaan serius: tiang-tiang listrik milik negara di kawasan Jalan Ceras, Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dimanfaatkan untuk memasang kabel jaringan internet dan WiFi milik pihak swasta. Kabel terlihat terpasang berbelit-belit, kusut, dan menyatu dengan jaringan listrik — tanpa satu pun penanda izin resmi yang terlihat.

Tiang PLN berdiri untuk satu tujuan: menyalurkan listrik guna memenuhi kebutuhan rakyat. Bukan untuk dijadikan sarana usaha pihak swasta. Jika dimanfaatkan tanpa izin, keuntungan dinikmati oleh pihak tertentu, sementara risiko bahaya dan kerugian terhadap aset negara justru ditanggung oleh masyarakat luas. Ini bukan sekadar masalah ketidaktertiban, melainkan pemanfaatan aset publik untuk keuntungan pribadi yang diduga tidak sah.
Masyarakat berhak mengetahui
Siapakah pemilik usaha jaringan yang memasang kabel tersebut?Apakah Manajemen PLN Rayon Perawang telah mengeluarkan izin tertulis untuk pemanfaatan tiang listrik milik negara ini? Apakah pemasangan tersebut aman, memenuhi standar keselamatan, dan tidak membahayakan publik?
– Apakah penyelenggara memiliki izin operasi yang sah dari Dinas Kominfo Kabupaten Siak?
Kontrol sosial telah mendatangi Kantor PLN Rayon Perawang yang beralamat di Jl. Muhammad Ali No. 05 KM 6 Perawang, guna meminta konfirmasi resmi apakah izin telah diberikan, atau pemasangan ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak manajemen? Namun pada saat kunjungan, pihak manajemen tidak berada di tempat. Ruang untuk tanggapan resmi tetap terbuka seluas-luasnya.
Tiang PLN hanya di gunakan kepentingan PLN apa bila pihak lain menggunakan masyarakat merugi kenyamanan keindahan kota terlihat mengganggu dengan adanya tali internet diduga tidak mengantongi izin UU No. 30 Tahun 2009 Pasal 48 & 112: Pemanfaatan instalasi listrik milik pihak lain tanpa izin resmi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
– UU No. 36 Tahun 1999 Pasal 11 & 47: Penyelenggaraan jaringan komunikasi tanpa izin operasi yang sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Manajemen PLN Rayon Perawang diminta segera turun ke lapangan, melakukan peninjauan, dan menertibkan. Aset negara tidak boleh dimanfaatkan pihak swasta untuk mencari keuntungan tanpa izin yang sah. Rakyat menuntut kejelasan. Sementara itu, Dinas Kominfo Kabupaten Siak diminta segera memeriksa keabsahan izin operasi penyelenggara jaringan tersebut.
Pemberitaan ini disampaikan untuk kepentingan publik dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Redaksi BenuaNews.com membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan koreksi kepada pihak yang berkepentingan, disertai bukti dan hasil klarifikasi yang sah demi akurasi pemberitaan selanjutnya.
Redaksi — BenuaNews.com Riau