Konferensi Pers Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Oleh BPPOM

IMG-20211225-WA0011.jpg

Padang, Benuanews,- Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang mengadakan jumpa pers dengan awak media dengan topik Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dan Pemaparan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Acara berlangsung di Aula BPPOM jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, Jumat 24 Desember 2021.

Konferensi pers terkait hasil Intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang mana Intensifikasi tersebut merupakan bentuk pengawasan post market yang dilakukan untuk melengkapi pengawasan rutin Badan POM, yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi bahaya produk pangan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang cenderung meningkat pada hari besar keagamaan, sebagai akibat meningkatnya permintaan (demand) dan persediaan (supply) produk pangan.

Fokus pengawasan yaitu pada pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE)/ Ilegal, kedaluwarsa, dan rusak kemasan. Intensifikasi pengawasan pangan olahan dilakukan bekerja sama dengan lintas sektor terkait, diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Pada tahun 2019, BBPOM Padang mendapat anugerah WBK dengan didapatnya sertifikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Diri dari Kemenpan RB.

Sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap  970 sarana distribusi pangan baik gudang distributor maupun sarana ritel modern, dengan hasil 756 sarana Memenuhi Ketentuan (78 %) dan 212 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (22 %). Jika dibandingkan dengan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, terdapat peningkatan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran pelaku usaha pangan untuk turut serta menjaga mutu produk pangan yang didistribusikan dalam menjaga keamanan pangan.

Pada tahun 2021, rencana sampel yang akan diuji sebanyak 3048 sampel yang terdiri dari sampel farmasi 2018 dan sampel pangan sebanyak 940 sampel. Tapi karena situasi pandemi Covid-19, maka terjadi Refoccusing anggaran sehingga berdampak pada target sampel yang akan diuji yaitu sebanyak 2551 yang terdiri dari farmasi 1759 sampel dan pangan sebanyak 792 sampel. Sedangkan 55 sampel tidak memenuhi syarat.

Untuk jejaring laboratorium pengujian, laboratorium yang ada di Sumatera Barat seperti BBPOM Padang, Labkesda Prov Sumatera Barat, Labkesda yang ada di Kab/Kota, Laboratorium Balai Verteriner di Bukittinggi, Laboratorium Baristand Perindustrian Sumbar, Laboratorium UPTD PMPP Dinas Peternakan Sumbar dan Laboratorium Perikanan Bungus Sumbar .

Untuk sinegritas dengan pemerintah kab/kota, BBPOM Padang sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan 6 pemerintah kab/kota. “Sementara yang lain masih menunggu proses pembahasan, termasuk dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat” lanjut Firdaus Umar.

Selain dengan pemerintah, BBPOM Padang juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta, seperti yang sudah ditandatangani dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Sumbar.

Untuk sertifikasi, selama tahun 2021 BBPOM Padang sudah mengeluarkan rekomendasi bagi pelaku usaha UMKM obat dan makanan sebanyak 23 buah untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Dan juga sudah mengeluarkan Surat Keterangan Ekspor sebanyak 135 buah.

   
Untuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi keamanan obat dan makanan, BBPOM Padang sudah mengadakan sosialisasi do 24 titik, dengan 500 orang di masing-masing titik. Untuk memutus mata rantai Covid-19, BBPOM juga sudah melaksanakan vaksinasi massal gratis.

Ada beberapa program terpadu, yakni program desa pangan aman, pengawasan jajan anak sekolah serta program pasar aman berbasis komunitas yang sudah dilaksanakan di Kab Tanah Datar, Kab Solok, Kota Pariaman dan Kota Sawah Lunto. Bahkan Kader Keamanan pangan dari Nagari Bayur yang bernama Gita berhasil meraih juara 3 kader berprestasi tingkat Nasional.

Terakhir, indeks pelayanan publik dan SKM meningkat dari tahun sebelumnya 4,24 menjadi 442. Survey Kepuasan masyarakat juga menunjukan peningkatan, dari 89,97% menjadi 93,31%.
(Marlim)

scroll to top