Payakumbuh,-Benuanews.com DPRD Kota Payakumbuh meminta Pemko Payakumbuh memastikan peningkatan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra menyampaikan hal tersebut usai Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (26/08/2026).
“Perubahan APBD harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran, menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan publik,” kata Wirman.
Fraksi-fraksi DPRD Kota Payakumbuh, lanjut Wirman menyatakan apresiasi terhadap rancangan perubahan APBD yang diajukan pemerintah.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah bertambah Rp139,45 miliar, belanja naik Rp134,58 miliar, sedangkan penerimaan pembiayaan dari SiLPA turun Rp1,86 miliar.
DPRD mengingatkan peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat perlu berjalan beriringan dengan usaha memperbesar PAD.
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pajak dan retribusi tanpa menghambat kegiatan ekonomi, serta meningkatkan pengelolaan aset dan profesionalisme BLUD.
“Tambahan dana transfer harus menjadi pemacu bagi kita untuk memperbaiki tata kelola pendapatan dan membangun kemandirian fiskal daerah secara bertahap,” ujarnya.
DPRD juga mendorong percepatan digitalisasi pajak dan retribusi guna mempersempit celah kebocoran, memperbaiki kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan kemudahan layanan.
Di sisi belanja, DPRD meminta tambahan anggaran diarahkan pada program yang memiliki sasaran, keluaran, dan manfaat yang jelas.
Pemerintah juga perlu mempercepat persiapan kegiatan fisik agar pelaksanaan tidak menumpuk pada penghujung tahun.
“Ukuran keberhasilan program bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi sejauh mana program tersebut menghasilkan manfaat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Wirman.
DPRD turut meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan dukungan anggaran untuk mitigasi, pemulihan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta penguatan infrastruktur dasar.
Fraksi-fraksi DPRD mendukung delapan arah kebijakan Perubahan APBD 2026, meliputi peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, ketahanan pangan, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur publik, ketahanan bencana, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kemandirian fiskal.
“Perubahan APBD ini harus menjadi instrumen yang sehat, kuat, dan berpihak kepada masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menghadapi risiko fiskal daerah ke depan,” pungkasnya. (Lili)
