Muaro Jambi – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan pentingnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 secara tepat sasaran dan tepat guna. Hal itu disampaikan Aidi usai pengesahan APBD Perubahan melalui rapat paripurna DPRD Muaro Jambi pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Menurut Aidi, APBD Perubahan merupakan instrumen penting dalam merespons dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam APBD murni. Karena itu, ia menekankan agar pengalokasian anggaran tambahan maupun pergeseran anggaran harus berlandaskan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“APBD Perubahan ini telah kita sahkan bersama. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama pemerintah daerah, untuk memastikan anggaran ini benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya,” tegasnya di Gedung DPRD Muaro Jambi.
Ia juga mengingatkan bahwa sisa waktu pelaksanaan anggaran tahun 2025 yang relatif singkat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah, kata Aidi, mesti bergerak cepat namun tetap hati-hati agar program prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Waktu kita tinggal beberapa bulan lagi sampai akhir tahun. Jangan sampai ada program yang mangkrak atau terlambat hanya karena administrasi yang lambat atau perencanaan tidak matang. Ini saatnya kita berbenah,” tambahnya.
Selain itu, Aidi Hatta meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar intens berkoordinasi dengan DPRD dalam pelaksanaan program strategis. Sinergi eksekutif dan legislatif dinilainya menjadi kunci menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
“Kami di DPRD siap mendukung dan mengawal program pembangunan daerah selama untuk kepentingan rakyat. Tapi kami juga tidak akan ragu mengkritisi bila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan aturan,” ujar politisi PAN itu.
APBD Perubahan 2025 Kabupaten Muaro Jambi disusun untuk menyesuaikan kebutuhan di masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Dengan penyesuaian ini, diharapkan pembangunan daerah lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Menutup pernyataannya, Ketua DPRD berharap seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, menjaga integritas dan bekerja maksimal dalam menjalankan amanah rakyat.
