JAKARTA.(Benuanews.com)-Dengan dinyatakan berkas kasus Sambo telah P-21 oleh Kejaksaan, maka komplit sudah proses penyidikan kasus in oleh Kepolisian.
Kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat yang berawal dengan penh kontroversi itu
akhirnya telah memenuhi baik persyaratan formil maupun persyaratan materii
sebagaimana ditentukan KUHAP. Ini semua hasil dari usaha yang serius Kepolisian menuntaskan kasus yang telah menyita perhatian publik it dengan transparan,
proporsional, dan berbasis pada scientific crime investigation.
Sudah sepatutnya kita memberikan point yang tinggi kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit. Dengan kepemimpinannya yang tegas, Kapolri menugaskan kepada Tim Khusus yang beranggotakan lima perwira tinggi polisi, untuk mengusut dengan obyektif dugaan
pembunuhan berencana yang terjadi di rumah dinas seorang perwira tinggi polisi Hasilnya sangat mengejutkan, yang menunjukkan imparsialitas bekerjanya Tim ini, bukan
hanya dugaan pembunuhan berencana yang terungkap.
Tetapi juga terungkapnya
“obstruction of justice” yang melibatkan banyak anggota kepolisian. Dan, kembali terlihat
Kapolri tidak segan-segan mengajukan anggota yang terduga melakukan pelanggaran
etik ke sidang etik.
Keragu-raguan banyak pihak akan obyektifitas Polri menangani kasus in kini terjawab Polri menunjukkan dirinya sebagai “law enforcement official” yang professional dapat
bertindak independen dan imparsial.
Dengan pelimpahan berkas penyidikan kepada
Kejaksaan, dan kemudian dinyatakan sudah lengkap (P-21), tanggung jawab Polri selaku
wakil korban dan keluarganya sera masyarakat pada umumnya sudah dilaksanakan dengan tapa tending aling-aling, sekaligus memberi pesan kepada siapa saja yang
melakukan hal yang serupa akan berhadapan dengan Polri.
Sekarang kita menunggu kejaksaan mengajukan penuntutan terhadap para terdakwa yang didakwa secara kumulatif, yaitu penggabungan dua dakwaan (satu pembunuhan
berencana dan satu obstruction of justice) dalam satu surat dakwaan.
Harapan kita persidangan dapat berjalan secara fairness dan independence, dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak para terdakwa secara berimbang.”kata Ifdhal Kasim, Ketua Komnas
HAM 2007-12
