Pessel, Benuanews.Com
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar menekankan, di Hari Bakti Transmigrasi ke -71 tahun 2021, adalah perubahan paradigma didalam pengelolaan tranmigrasi mulai dari penyiapan lahan kemudian rekrumen peserta dan juga model manajemennya. Karena apa. Karena sekarang sudah tuntutan distribusi.
“Maka kita sekarang tidak bisa lagi menggunakan model – model apa. Harus sudah pakai IT, dan harus pakai teknologi, tidak bisa manual lagi. Model rekrumen harus berbasis skil dan tidak bisa berdasarkan dengan kekuatan otot,” kata Mendes usai upacara Hari Bakti Transmigrasi, di Pesisir Selatan bersama Bupati Rusmayul Anwar dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah, Minggu (12/12).
Upacara peringatan itu dengan tema, “Transmigrasi Wujud Nyata Implementasi SDGs Desa Untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Dihadiri pejabat Eselon I dan II Kementerian Desa.
Kemudian ia mengajak, di HBT itu sebagai momentum refleksi bersama demi kemajuan, kebangkitan, serta kemaslahatan Indonesia, khususnya warga transmigran yang tersebar dari sabang sampai Merauke.
Dikatakanya, program transmigrasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan problem kepadatan dan persebaran penduduk. Tapi transmigrasi bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga, baik warga transmigran maupun warga sekitar kawasan transmigrasi.
Sebagaimana pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketranmigrasian bahwa, penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tranmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
“Maka peringatan Hari Bhakti Transmigrasi harus berarti pula pada peningkatan kesejahteraan, kemaslahatan, dan kemajuan kawasan transmigrasi, serta kematangan dan kedewasaan para transmigran, dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan fisik,”ujarnya.
Mendes menyebut bahwa perkembangan tranmigrasi di kabupaten pesisir selatan sangat lah bagus. Hal itu karena adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat. Serta ada nya pengawalan yang juga dilakukan dari Kementerian Desa.(MW)
