- Home
- Full Post Style
Lubuk Basung (benua) – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 untuk dijadikan Peraturan Daerah, disetujui.Ranperda tersebut disetujui setelah ketujuh Fraksi DPRD Agam yaitu Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat Nasdem, PAN, ,Golkar, PPP, dan PBB Hanura Berkarya dapat menerima Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 untuk dijadikan Perda. Meski bagitu, beberapa fraksi memberikan saran seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra Nesi Harmita agar PAD yang belum optimal untuk dapat dioptimalkan pada tahun selanjutnya.“Terkait dengan infrastruktur, pembangunan jalan dan jembatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, maka perlu ditinjau pembangunan tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi untuk menentukan skala prioritas dan perlu pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga,” kata Nesi.Selanjutnya, pendapat akhir Fraksi Demokrat Nasdem melalui Jondra Marjaya menyebut untuk memaksimalkan pengelolaan PAD perlu disiapkan sumber daya yang cukup. Selain itu, Fraksi Demokrat Nasdem juga menyarankan agar pembangunan lebih merata dan menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh.Sedangkan, jubir Fraksi PAN, Antonis menyarankan Pemda agar lebih kreatif lagi dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan, tidak hanya sekedar membelanjakan anggaran. Sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi yang ada secara efektif dan efesien.Kemudian, Zulfahmi dari Fraksi Golkar menyebut terdapat kegiatan pembangunan pada jalan Birah Tinggi menuju Balai Satu, namun yang dikerjakan jalan Talago Ujuang Tanah di Kecamatan Malalak. Ia berharap Pemda lebih konsisten dengan apa yang diputuskan agar kejadian tersebut tidak terjadi pada APBD 2020 mendatang.Fraksi PPP melalui jubir Gema Saputra berharap agar realisasi PAD lebih ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan kreatifitas, sosialisasi serta memberikan advokasi kepada seluruh stackholder. Sementara itu, Fraksi PKS yang dibacakan oleh Asrizal dan Fraksi PBB Hanura Berkarya yang disampaikan Epi Suardi mengharapkan agar Pemda dapa meningkatkan PAD dengan cara menggali potensi yang ada.Sementara itu, laporan realisasi APBD 2019 meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,511 triliun rupiah lebih , Belanja Daerah yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 866,585 miliar rupiah lebih dan Belanja Langsung sebesar Rp 641,130 miliar rupiah lebih dengan total Rp 1,507 triliun rupiah lebih.Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Agam saat membacakan Nota Persetujuan Bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2019. Sedangkan untuk pembiayan yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp 61,958 miliar rupiah lebih dan tidak ada pengeluaran dengan jumlah pembiayaan netto sebesar Rp 61,958 miliar rupiah lebih. Selain itu, terdapat SILPA sebesar 65,993 miliar rupiah lebih.Sementara itu, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria dalam sambutannya menyampaikan ucapana terima kasih kepada DPRD atas dukungan yang diberikan kepada Pemda sehingga ranperda tersebut dapat disetujui dengan cepat.“Dengan telah disetujuinya Pertanggungjawaban APBD 2019, kita sudah dapat melangkah ketahap selanjutnya yaitu Perubahan APBD 2020. Pada waktu yang bersamaan kita juga dihadapkan pada tugas berat lainnya yakni menyusun perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021. Kami yakin dengan komitmen dan kebersamaan, kita mampu menyelesaikan dua tahapan berat tersebut dengan dan tepat waktu,” ungkap Trinda Farhan.(eko)
Batam – Sebanyak 13.980 ekor hewan ternak tersedia di Batam untuk kebutuhan Idul Adha 1441 H, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).“Terdiri dari 10.446 ekor kambing dan 3.534 ekor sapi,” kata Mardanis . Kepala Dinas Ketanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, di Sekupang, Senin (27/7).Dia mengatakan hewan ini tersebar di 87 pedagang se-Kota Batam. Sebanyak 41 pedagang di antaranya berlokasi di Sei Temiang. Sedangkan pedagang lainnya tersebar di sejumlah kecamatan.Menurut Mardanis, sapi dan kambing yang ada di Batam saat ini dalam kondisi baik. Pada saat pengawasan, seluruh sapi dalam keadaan sehat. Sedangkan untuk kambing ada beberapa yang sedang sakit mata.“Kita sudah minta agar hewannya diobati. Nanti dilaporkan dan dicek kembali kondisinya. Jika sudah sehat, bisa diperjualbelikan,” tuturnya.Selain melakukan pengecekan kesehatan hewan jelang Idul Adha, tim juga akan turun kembali di hari raya nanti. Hewan-hewan akan kembali diperiksa pascapemotongan.“Insya Allah nanti di hari H kita akan turun melakukan pengawasan. Termasuk ke lokasi pemotongan hewan kurban, di masjid-masjid. Terutama guna memastikan dagingnya layak konsumsi dan tidak ada penyakit seperti cacing di hati,” paparnya.Berdasarkan data, jumlah hewan ternak yang tersedia tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada Idul Adha tahun lalu, jumlah hewan yang didata DKPP sebanyak 13.138 ekor.Selain itu dari sisi pedagangnya pun bertambah. Tahun lalu hanya ada 26 pedagang di luar kawasan Sei Temiang.Hewan ternak ini tak hanya untuk memenuhi kebutuhan kurban. Tapi juga kebutuhan penjualan di pasar yang biasa meningkat di musim hari raya.Adapun jumlah hewan kurban di Kota Batam pada Idul Adha 1440 H/2019 yaitu sebanyak 3.905 ekor. Terdiri dari 1.285 ekor sapi dan 2.620 ekor kambing. (DV)
Kampar (benua) – Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH mendampingi Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia Nazier Fuad melakukan Panen Ubi Kayu di lahan gambut seluas 10 ha, Senin, (27/7).Bupati Kampar menyampaikan apresiasi pemanfaatan lahan gambut, yang luasnya melebihi 91 ribu ha, baru sebagian kecil yang bisa dimamfaatkan oleh masyarakat ditanami ubi dan nenas.“kami sangat berterima kasih kepada Kepala Badan Restorasi Gambut RI atas prakarsa dalam pemanfaatan lahan ini, Semoga kedepan dapat dilanjutkan pemanfaatn lahan gambut yang cukup luas di Kabupaten Kampar” Kata Catur Sugeng SusantoSugeng berharap ini dapat menghindari kerusakan ekosistem gambut dengan Menyelaraskan ekonomi masyarakat di disekitar lahan gambut.Sementara Kepala Badan Restorasi Gambut RI Nazier Fuad kegiatan ini sekaligus lonching ketahanan pangan dan Panen Raya Ubi Kayu pada pokmas Tunas Karya serta penandatanganan Revitalisasi ekonomi ini sesuai dengan amanat presiden RI Joko Widodo.Penandatanganan Komitmen dan pelestarian dengan pendekatan Ekonomi masyarakat, dengan pembinaan masyarakat, pengelolaan Gambut yang berkelanjutan.Makmun Murod Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menyampaikan bahwa kegiatan dilahan gambut telah banyak dilaksanakan diantaranya revitalisasi dan revegetasi lahan gambut, adanya sumur bor, pemanfaatan lahan gambut, tentunya untuk peningkatan ekonomi masyarakat maupun terhadap terpelihara Ekosistem gambut.Kegiatan dihadiri, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Suharyono, Dandim 0301/KPR Letkol Aidil Amin dan Forkopimda Kampar, Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau Makmun Murod, Kadis Pertanian Kampar Ir. Bustan, Kadis Ketahanan Pangan Cokroaminoto dan Camat Tapung Amri Yudo.(DF)
PADANG (benua) — Sesuai janji Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit beberapa waktu lalu (2/7), saat peninjauan daerah terisolir tepatnya di Nagari Muaro Sungai Lolo dan Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.Wagub mengatakan, di daerah itu pihaknya telah menerima banyak keluhan masyarakat, terutama permasalahan infrastuktur jalan dan berupa masalah dalam hal pembangunan yang belum mereka nikmati, termasuk permasalahan fasilitas kesehatan disana yang akan segera diselesaikan dan diatasi.“Kalau kita lihat disana, masih ada kasus kesehatan yang hatus menjadi perhatian kita semua, seperti gizi buruk. Stunting dan bibir sumbing masih ada,” ucap Nasrul abit diruang kerjanya.Wagub Sumbar membuktikan permasalahan bibir sumbing rencananya hari ini akan dilakukan operasi bibir sumbing di Rumah Sakit Bayangkara dari berbagai daerah.“Isya Allah, ada 3 (tiga) orang anak dari Muaro Sungai Lolo yang akan dioperasi. Mudah-mudahan berjalan lancar,” ujarnya.Ini membuktikan janji Nasrul Abit bukan hanya sekedar janji, tapi dibuktikan dengan kerja nyata pada masyarakat Sumbar.Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, bahwa penderita stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Sementara untuk bibir sumbing bisa berdampak berdampak pada anak dengan bibir sumbing.Karena bibir sumbing sangat berpengaruh berbagai masalah kesehatan, seperti sulit makan, sulit bernapas, sulit bicara, terkena stunting, hingga masalah sosial.“Bahkan penderita bibir sumbing mengalami malu untuk hadir berhadapan bersama orang. Inilah yang harus kita menyikapinya, ini janji saya untuk pada masyarakat disana,” ulasnya.Lanjut Wagub Sumbar menceritakan ketika bertemu bagaimana, rendahnya kepercayaan diri bagi penderita bibir sumbar. Masih ingat ketika ia menanyakan salah satu anak yang diperkirakan berumur 8 tahun yang hendak pergi sekolah.Saat ditanya wagub Nasrul Abit, Anak itu meringis, sembunyi dibalik pintu sambil menangis, menahan malu menghadapi orang. Wagub memahami perihal itu. Lebih lanjut Wagub berjanji akan memberikan operasi gratis pada anak tersebut.“Bibir sumbing bukan aib, penderita bibir sumbing bisa sembuh melalui operasi, jangan kucilkan mereka ataupun dibully,” tambahnya. (nov)