Pessel, Benuanews. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pesisir Selatan, menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2022, Senin (11/10) digedung DPRD daerah setempat.
Pada rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen dihadiri Bupati Pessel Rusma Yul Anwar, anggota Forkopimda, Sekda, Mawardi Roska, pejabat eselon II dan III serta undangan lainnya.
Penetapan KUA dan PPAS APBD tahun 2022 itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, dan Ketua DPRD, Ermizen.
Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar dalam sambutannya mengatakan, penetapan KUA dan PPAS tersebut merupakan tahapan penting dalam menetapkan APBD tahun 2022.
“Ya, proses penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS telah dilaksanakan dengan diawali penyampaian nota pengantar pada 20 Agustus 2021. Kemudian pembahasan antara Banggar DPRD dan Pemkab pada 30 September sampai 2 Oktober 2021. Lalu dilanjutkan pada 5 Oktober 2021.
Setelah melewati sejumlah tahapan, lanjut dia, maka KUA dan PPAS disepakati bersama.
“Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan KUA dan PPAS tersebut,”kata dia.
Ia berharap dengan kesepakatan KUA dan PPAS tersebut hendaknya segera dilakukan pembahasan dan menyepakati APBD tahun 2022, dengan mempedomai Permendagri No.27 Tahun 2021.
“Diharapkan paling lambat tanggal 30 November 2021, APBD tahun 2022 sudah ditetapkan,”ujarnya.
Hal itu, kata dia, hendaknya menjadi pemikiran bersama, sehingga APBD tahun 2022 dapat disahkan tepat waktu dan tidak terlambat.
Untuk itu, diminta kepada tim anggaran segera melakukan pembahasan dengan perangkat daerah dalam rangka menyusun APBD 2022.
“Sekda diminta mengkoordinir pembahasan tersebut sesuai jadwal. Kemudian segera menyusun RKA tahun 2022,”pintanya.
Ia menambahkan, dengan keterbatasan anggaran, maka program dan kegiatan hendaknya dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran.
Meskipun demikian ia berharap, tim anggaran tetap memperhatikan skala prioritas seperti pembangunan infrastruktur yang dapat berpengaruh untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil.
“Anggaran 2022 tetap difokuskan pada empat hal, yaitu, penanganan Covid 19, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan,”ungkapnya.(MW)
