Melawi, Kalbar – Benuanews.com
Dihadapan Awak Media Bagian Investigasi LI BAPAN Kalbar soroti Pemerintah Daerah Melawi dalam hal ini punya wewenang Kepala Satgas Covid-19 Kabupaten Melawi menangani kejadian kemaren sore 13/06/2021 sangat memprihatinkan. Harapan Pemerintah Daerah dan APH harus menerapkan aturan secara konsisten dalam menindaklanjuti warga yang membuat kerumunan massa saat pandemi Covid-19, termasuk menyangkut tradisi Perang Mercon yang seperti dikatakan oleh beberapa warga.
Langkah polisi untuk mengusut sejumlah warga dengan yakni Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan namun mengabaikan kegiatan Perang Mercon yang menciptakan kerumunan massa saat hari raya Pertama lebaran idul fitri 1442 H, yang mana dipandang sebagian masyarakat sebagai tradisi menurut beberapa warga masyarakat Kabupaten Melawi.
Terkait tradisi Perang Mercon ini yang selalu dilakukan di hari raya lebaran idul fitri di Kabupaten Melawi, ini dianggap melanggar protokol kesehatan.
Mengingat seperti di sampaikan Direktur RSUD Sherwin Sien beberapa hari lalu via FB (11/5/2021)”kemarin kembali berduka, ada 2 warga Melawi yang meninggal terkonfirmasi positif Covid-19, total jumlah kematian Covid-19 Warga Melawi 22 orang, diopname 25 pasien dengan gejala berat, 254 Warganya terkonfirmasi dan melakukan isolasi Mandiri di rumah” .
Melihat situasi dan kondisi ini alangkah tepat jika sanksi administratif ini harus dilakukan menurut, beberapa Awak Media perlu ditingkatkan ke langkah penegakan hukum kepada para Pelanggar aturan.
Dalam hal ini pemerintah Daerah Melawi dan Aparat hukum diminta untuk mengusut kerumunan massa kemaren sore penindakan pelanggaran protokol Covid-19 diminta harus dijadikan progres pemerintah dan APH.
‘Pelanggaran protokol kesehatan’ dalam tradisi ini harus diusut siapa yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaanya. Apa lagi sudah mengakibatkan korban salah satu Anggota Kepolisian Resort Melawi sendiri.
Saat di jumpai awak media, Elisabet Etarusni, Lembaga LI BAPAN Kalbar mengatakan bahwa kerumuman massa kemaren sore harus diselidiki polisi siapa yang mengijinkan adanya kegiatan Perang Mercon ini dan siapa siapa penggerak kerumunan massa dalam acara tradisi tersebut.dan segera memangil untuk diproses hukum. Karna himbauan sudah di lakukan oleh Pihak Polres Melawi.
Pasalnya, acara tradisi ini dihadiri ratusan orang itu diduga melanggar UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Kepolisian di daerah lain juga menggunakan undang-undang tersebut untuk mengusut kasus kerumunan massa yang bukan tidak mungkin menciptakan klaster klaster baru dalam situasi pandemi covid 19.
Elisabet Etarusni, juga menambahkan bahwa beberapa kejadian yang sudah diseret ke pengadilan setelah melanggar UU kerumunan ini. Jangan sampai ada kesan, bahwa Polisi ‘Tebang pilih’ dalam menindak warga yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. dan UU tentang wabah penyakit menular pungkasnya.
Saat di pertanyaan tim awak media melalui WhatsAap, kepada pak Bupati Melawi H.Dadi selaku pimpinan Aparatur kepemerintahan di Kabupaten Melawi, terkait stekmen dan kejadian kerumunan oleh massa di jembatan Melawi, apa langkah-langkah selanjutnya yang akan di ambil oleh pak Bupati selaku puncak orang tua dari masyarakat di Melawi, sampai saat ini kami tunggu belum ada, kami memaklumi bahwa situasi saat ini adalah masa libur bersama dalam memperingati hari idul fitri, dan situasi covid-19 sehingga kami pun memaklumi itu. Namun terkait apa tindakan hukum dan ketegasan instansi serta pejabat berwenang menangani persoalan ini, setelah ada informasi selanjutnya Akan kami wartakan kembali. (Tim)
