Solok Selatan, Benuanews.com— Diawal tahun 2021 DPRD Kabupaten Solok Selatan Sumbar, dalam hal ini lakukan Kunjungan Kerja Lapangan Komisi 1 DPRD Kabupaten Solok Selatan ke Pukesmas Pakan Raba Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) Kabupaten Solok Selatan diterima langsung Kepala pukesmas Pakan Rabaa di ruang pertemuan, Rabu (20/1/2021).
Dalam kunjungan tersebut dihadiri Wakil ketua DPRD Armen Syahjohan, Senior Exekutif Asisten 1 pidel Efendi, ketua komisi satu DPRD Muklis beserta anggota, OPD dan Camat KPGD.
Dalam rangka kunjungan kerja Komisi 1 DPRD kali ini, akan dilakukan sesi tanya jawab dan solusi yang nantinya akan dibahas di Kabupaten. Sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Solok Selatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan Armen Syahjohan S.IP mengatakan, sangat menerima masukan dan keluh kesah dari Puskesmas untuk di bahas. Adapun kekurangan dan bertanya hal-yang menyangkut dengan kunjungan.
Dr. Riana yoseferta pimpinan Pukesmas Pakan Rabaa menyampaikan terima kasih atas kunjungan komisi 1 DPRD Solsel.
Pimpinan Puskesmas Pakan Rabaa Dr. Riana yoseferta mengawali pertanyaannya terkait dengan masalah dana kebutuhan pasien covid-19 selama isolasi, dana insentif bagi tenaga medis. Dan hal yang paling menarik yaitu bantuan penyediaan tempat cuci tangan, karna sampai saat ini puskesmas Pakan Rabaa belum ada dapat bantuan tempat cuci tangan dari pihak mana pun.
Sementara itu Camat KPGD Syahrul Munir meminta adanya rumah isolasi pasien covid19 di kecamatan, karna kalau isolasi di rumah ada pasien yang tidak patuh aturan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Solsel Armen Syahjohan mengatakan, kunjungan kerja yang kami lakukan ini merupakan koordinasi keterlibatan DPRD dalam percepatan penanganan terkait Covid-19, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masukan dan keluhan akan kami bahas dalam rapat anggota DPRD.
Armen mengajak masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, dan berharap partisipasi masyarakat untuk menerima program pemerintah dengan bersedia divaksin dan menghindari hukuman serta denda akibat tidak mau divaksin.
“Pemerintah dalam hal ini tentu tidak ingin masyarakatnya sakit dan teraniaya dengan penyediaan vaksin, vaksin ini sudah melewati izin klinisnya,” ucap politisi Gerindra itu. ( Helfi yulinda )
