Solok, Benuanews.com,- Anggota DPRD Kab Solok dari Fraksi Gerindra merasa heran atas rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kab Solok, yang mengatakan ekonomi Kab Solok meningkat. “Meningkat dari mana?” tanya Madra Indriwan.
Madra pantas heran, sebab sebagai anggota dewan tentu dia tau berapa anggaran yang dianggarkan untuk kepentingan rakyat, berapa yang sudah terealisasi, belum lagi keluhan-keluhan dari masyarakat yang sampai ke telinganya. “Saya heran, apa indikatornya sampai BPS merilis ekonomi Kab Solok meningkat?” ungkap Madra
Seperti diketahui, Dinas Kominfo baru saja merilis ulang rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Solok meningkat menurut lapangan usaha di periode 2017-2021. BPS juga merilis angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok sebesar 4,44 persen di tahun 2021. Meningkat 1,12 persen dibanding tahun 2021 yang berada di angka 3,32 persen.
Kepala BPS Kabupaten Solok, Ir. Hilda memyebutkan jika dibanding 2020, perekonomian di Kabupaten Solok mengalami perbaikan. Meskipun dampak pandemi Covid-19 masih terasa di tahun 2021, hampir seluruh lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Solok sudah mengalami pertumbuhan positif.
“Nilai nominal PDRB Kabupaten Solok mengalami kenaikan, dari sekitar Rp13,523 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp14,080 miliar di tahun 2021. Jika dibagi dengan jumlah penduduk di kedua tahun tahun tersebut, PDRB perkapita Kabupaten Solok pada 2021 meningkat sekitar Rp1,1 juta rupiah. Yakni dari Rp34,62 juta di tahun 2020 menjadi Rp35,72 juta pertahun di tahun 2021,” ujarnya.
Hilda juga menyebut, perekonomian Kabupaten Solok mulai pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Menurutnya, dari banyak kasus perekonomian, peningkatan pendapatan perkapita biasanya tidak diiringi dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini. Karena pada umumnya meningkatnya total pendapatan daerah biasanya tidak diikuti dengan menyempitnya jurang ketimpangan pendapatan. Namun lain halnya dengan Kabupaten Solok, sejak 2018 Rasio Gini di Kabupaten Solok selalu mengalami penurunan ketimpangan dari tahun ke tahun, bahkan di masa pandemi Covid-19 sekalipun.
“Ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Solok cukup inklusif. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati sebagian besar masyarakatnya. Ini tergambar dari Rasio Gini Kabupaten Solok 2021 yang hanya sebesar 0,246. Hal itu tak terkepas dari kepiawaian Bupati Solok, H. Epyardi Asda dalam memimpin Kabupaten Solok,” ujarnya.
Senada dengan Madra, rilis BPS ini juga ditanggapi dengan penuh tanda tanya oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Solok, Dr. Dendi, S.Ag. Menurut Dandi, rilis tersebut sama sekali tidak masuk akal, jika melihat kondisi masyarakat Kabupaten Solok saat ini.
“Di level bawah, masyarakat menjerit karena tekanan kehidupan. Sementara BPS mengatakan ekonomi Kabupaten Solok meningkat. Apa indikatornya? Apa program konkret yang telah dilakukan Pemkab Solok? Kenyataan di lapangan, masyarakat semakin sulit. Daya beli merosot drastis. Transaksi atau jual beli sangat kurang, apalagi di level UMKM. Pengangguran terjadi dimana-mana, apalagi sebelum ini sebanyak 1.700 tenaga harian lepas (THL) Pemkab Solok dipecat. Lalu, tiba-tiba ada rilis bahwa ekonomi Kabupaten Solok meningkat. Ada apa ini?,” ujarnya.
Jangan bohongin rakyat dengan data-data diatas kertas saja. Masyarakat ingin fakta yang nyata, bukan data, lanjut Dandi.
Hal senada juga diungkap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Solok Hafni Hafis, A.Md. Menurut Hafni Hafis, rilis BPS ini patut dipertanyakan, jika melihat kondisi masyarakat. Apalagi jika rilis ini diasumsikan sebagai keberhasilan Pemkab Solok dalam peningkatan ekonomi. Meski begitu, politisi dari wilayah selatan Kabupaten Solok tersebut mengatakan memang ada upaya pemerintah dalam perbaikan ekonomi yang dihantam pandemi Covid-19. Tapi hal itu menurutnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Pemerintah pusat melakukan sejumlah upaya perbaikan ekonomi masyarakat akibat hantaman pandemi Covid-19. Sejumlah program diluncurkan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), BLT Dana Desa, bantuan UMKM, prakerja, dan sebagainya. Tapi jika hal ini diklaim sebagai keberhasilan jajaran Pemkab Solok, saya rasa sangat tidak tepat,” ungkapnya.
Sementara itu, salah seorang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Gunung Talang Kab Solok Anto, mengaku saat ini daya beli masyarakat sangat rendah. Pria yang berjualan minuman tersebut mengatakan kondisi UMKM semakin sepi pembeli. Hal yang sama menurutnya juga dirasakan oleh pelaku UMKM lainnya.
“Ekonomi Kabupaten Solok meningkat?. Meningkat dari Hongkong” cibir Anto. Mungkin bagi bagi kalangan menengah atas iya, tapi bagi kami nggak tuh” akhir Anto
(Marlim)
