JAMBI.(Benuanews.com)-Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Noviardi, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Jambi terkait penanganan masalah batu bara yang hingga kini belum menemui titik terang.
Ia menilai kepemimpinan Gubernur Jambi saat ini gagal mengeksekusi solusi teknis dan justru terjebak dalam pendekatan politik pencitraan yang merugikan masyarakat luas.
Dalam keterangannya, Noviardi membedah tiga problematika mendasar yang menyandera Provinsi Jambi: ketiadaan jalan khusus, ancaman kerusakan ekologi, dan penurunan produktivitas akibat tata kelola yang buruk.
“Kegagalan yang paling mencolok adalah mangkraknya proyek jalan khusus meskipun anggaran daerah telah dikucurkan dalam jumlah besar,”jelasnya rabu, 11 februari 2026.
Kegagalan Jalan Khusus dan Anggaran 35 Miliar, Noviardi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah menggelontorkan dana APBD sebesar Rp35 miliar untuk pembukaan jalan tembus di wilayah Batanghari, tepatnya dari daerah Tembesi menuju Nes. Namun, proyek tersebut dinilai sia-sia karena hingga kini jalan tersebut tidak dapat fungsional bagi angkutan batu bara.
”Meskipun pemerintah sudah menganggarkan 35 miliar jalan yang ditembus di Batanghari—tembus dari daerah Tembesi yang katanya bakal tembus ke Nes—ternyata dana habis dari APBD, jalan kan tidak bisa digunakan,” tegasnya.
Ia menuding Gubernur Jambi lebih mengedepankan aspek politik dibandingkan penyelesaian masalah secara teknis dan menurutnya, pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya dalam memfasilitasi perizinan pelepasan lahan, baik milik masyarakat maupun perusahaan, yang menjadi jalur pembangunan jalan khusus tersebut.
Dugaan Konflik Kepentingan di Lingkaran Pejabat juga disoroti dan Poin krusial yang disorot oleh Noviardi adalah adanya dugaan kuat mengenai benturan kepentingan _(conflict of interest)_ yang melibatkan oknum di pemerintahan dan Ia menduga hambatan dalam pembenahan sistem angkutan dan perizinan disebabkan oleh adanya oknum yang ikut bermain di dalam bisnis “emas hitam” tersebut.
”Nah, dalam hal ini saya lihat _conflict of interest_, konflik kepentingan dari oknum-oknum pemerintah cukup tinggi. baik ingin bermain di dalam angkutan batu bara, bermain dalam perizinan tambang, bermain dari fee ataupun royalti, nah ini kan harus kita tertibkan,”terangnya.
Selain itu, ia mengkritik lemahnya verifikasi Pemprov terhadap kesiapan investor yang berjanji membangun jalan khusus dan noviardi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi tidak pernah secara serius memastikan kemampuan finansial dan teknis para investor, sehingga proyek strategis tersebut terus mengalami keterlambatan yang berdampak pada kemacetan kronis di jalan umum.
“Ya ini karena lemahnya verifikasi pemprov terhadap kesiapan Investor,”tegasnya lagi.
Begitu juga terkait dampak sosial, Noviardi mengingatkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk batu bara terus berulang dan memakan korban jiwa.
“Apalagi diperparah dengan munculnya rencana pembangunan terminal dan stockpile baru oleh PT SAS yang lokasinya bersinggungan langsung dengan pemukiman warga,”ujarnya.
Noviardi menyatakan bahwa pembangunan tersebut harus ditolak jika tetap berada di area pemukiman dan pertanian karena akan merusak ekologi kota, mulai dari polusi debu hingga pencemaran air.
“Permasalahan ini menimbulkan kerawanan sosial yang dapat meledak kapan saja jika pemerintah tidak segera melakukan relokasi lahan industri ke wilayah yang tepat,”tuturnya.
Ia juga mendesak adanya transparansi total dalam tata kelola pertambangan di Jambi dan Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dicapai jika Gubernur memiliki ketegasan untuk memutus rantai kepentingan kelompok.
”Harapan ke depan, kita adanya perbaikan tata kelola pertambangan di Provinsi Jambi. Yang bisa menghasilkan keuntungan ekonomis, keberlanjutan ekologis, serta memungkinkan dunia investasi yang sehat,”jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jambi juga didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan investor jalan khusus dan berhenti menggunakan isu batu bara sebagai komoditas politik tanpa adanya realisasi teknis yang nyata di lapangan.
“Pemprov Jambi harus melakukan evaluasi menyeluruh lagi,”katanya.
(Red)
