LABUSEL-BENUANEWS.SUMUT.COM
Memang, pemerintahan pusat bersama DPR RI menyepakati penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional sebesar Rp 43 triliun pada Tahun Anggaran (TA) – APBN 2026. Yaitu, semula Rp 650 triliun pada TA 2025 menjadi Rp 693 triliun pada TA 2026.
Namun, penambahan itu tidak berdampak apapun untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Selatan). Labusel sama sekali tidak kebagian. Malah, TKD untuk Labusel semakin berkurang, merosot, dan terjun bebas. TA 2025, TKD untuk Labusel masih di angka sekitar Rp 900 miliar, tapi untuk TA 2026 nanti akan berkurang di angka sekitar Rp 600 miliar.
TKD TA 2026 dalam bentuk Dana Desa (DD) sekitar Rp 51 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 37 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 418 miliar, dan Dana Alokasi Khusu (DAK) non fisik sekitar Rp 125 miliar, semuanya merosot dan terjun bebas. Ini menurun dari APBD TA 2025, dan proyeksi APBD TA 2026.
Dengan angka itu, diperkirakan APBD Labusel TA 2026 menjadi sekitar Rp 700 miliar setelah ditambahkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksi sekitar Rp 100 miliar. Tapi biasanya, target PAD itu tidak pernah tercapai. Pada tahun-tahun sebelumnya capaian PAD Labusel hanya pada angka sekitar Rp 70 miliar. Sudah targetnya (proyeksi=kecil) begitu-begitu saja alias jalan di tempat, capaiannya juga tidak pernah maksimal.
Artinya, APBD Labusel TA 2025 sekitar Rp 1 triliun, maka APBD Labusel TA 2026 turun dan terjun bebas menjadi Rp sekitar Rp 700 miliar. Kalau melihat proyeksi APBD Labusel 2026 untuk belanja wajib saja yaitu Belanja Operasional sudah mencapai Rp 640 miliar. Dengan demikian, hanya sisa sedikit saja APBD Labusel untuk masyarakat. Menyedihkan.
Lalu apakah kita diam? Apakah elit Labusel hanya bisa pasrah? Tidak. Kita harus bergerak bersama. Menyamakan persepsi dan langkah serentak. Jangan lapi berpikir cuan “saya dapat berapa pada tahun 2026”. Jangan lagi. Mari kita selamatkan fiskal kita. Kita cari solusi yang cepat dan tepat.
Secara umum, hanya ada dua rumus meningkatkan APBD. Pertama, mengoptimalkan PAD (pajak dan retribusi). Kedua, mengejar TKD (baik pusat maupun provinsi).
Soal PAD harus ada data yang konkret. Berapa sebenarnya jumlah objek PAD dan apa-apa saja itemnya. Harus dibuka secara jujur dan transparan. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi. Dan, jangan sampai si A dipajaki sementara si B tidak dipajaki. Perusahaan A dipajaki sementara perusahaan B tidak dipajaki/manupilasi. Si A dipajaki sekian untuk si B dipajaki berbeda. Juga, jangan sampai si miskin kita pajaki dan diambil retribusinya sementara si kaya kita biarkan.
Soal pajak dan retribusinya ini saya tekanan, “bukan menambah besaran pajak” tapi “mengoptimalkan objek pajak dan pemungutannya” yang sudah ada. Pemungutan PAD itu harus adil dan jujur, jangan sampai masuk ke kantong pribadi.
Silakan pemerintah membentuk Satgas Peningkatkan PAD, dan dewan menginisiasi pansus soal PAD. Adapun APH bisa membantunya lewat pendampingan. Ini tawaran saya agar PAD Labusel maksimal dan meningkat. Tidak seperti selama ini, sudah targetnya kecil, capaiannya juga tidak pernah memuaskan.
Soal TKD juga bisa dikejar dan tingkatkan. Kalau mau sih. Caranya, laksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan lakukan lobi ke pusat termasuk ke provinsi. Jangan hanya menunggu dan diam saja di kabupaten. Dana Inpres untuk infrastruktur bisa dikejar. Dan dana-dana di kementerian dan lembaga di nasional juga bisa didapatkan.
Perbanyak koordinasi dan komunikasi, bangun jaringan, dan lakukan lobi-lobi. Bukan saatnya lagi menunggu bola, kita harus kejar bola. Semua harus bersatu, eksekutif-legislatif dan dunia usaha.
Selain itu, anggaran di luar APBD juga perlu dikebut, misalnya dana CSR/TJSP, sumbangan pihak luar yang sah, dan bersinergi dengan para investor dll. Peluang-peluang itu terbuka lebar. Kalau kita mau, kita pasti bisa.
Selain peningkatan APBD, yang tidak kalah penting adalah terus melakukan penghematan (efesiensi), dan menjalankan politik anggaran yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Uang APBD itu untuk rakyat bukan untuk pejabat.
Itu semua bisa dilakukan dengan tim yang berjiwa negarawan, profesionalitas, visioner, dan punya kapasitas serta berintegritas tinggi. Kalau kepala SKPD-nya hanya Asal Bapak Senang (ABS) alias penjilat, berjiwa pemburu cuan, dan jadi pejabat karena “isi tas”, tentu tidak bisa. Yang ada hanya politik anggaran sandiwara dan politik anggaran sandera.
Yang sudah jelas-jelas gagal, bolehkah diganti. Jangan lagi dipertahankan karena akan jadi beban dan merugikan kita semua. Masih banyak ASN Labusel yang punya dedikasi tinggi. Berikan mereka kesempatan. Dan yang terpenting, disiplinkan semua pegawai, lakukan pengawasan yang ketat. Jangan sampai yang tukang mengawasi perlu diawasi.
Labusel harus berani melakukan efesiensi atau penghematan. Seperti pos belanja alat tulis kantor (ATK), perjalan dinas, kegiatan seremonial misalnya rapat, seminar, bimtek, diklat konsultasi, kajian-analisa, serta honor output kegiatan dan jasa profesi. Kemudian, percetakan dan suvenir, sewa gedung, kendaraan, peralatan, jasa konsultan; bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, peralatan dan mesin yang tidak penting-penting amat.
Dan jangan ada lagi belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Misalnya kenderaan dinas, komputer dan sejenisnya, mesin dan alat elektronik lainnya, pengadaan mebel seperti meja, kursi, dan lemari.
Juga harus berani memangkas TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di Labusel yang bernilai besar. Sembari kurangi “uang kebersamaan”. Anggaran hibah (uang habis) untuk beberapa organisasi di tengah fiskal yang mengerikan saat ini juga perlu dievaluasi. Kurang pas rasanya hibah dikucurkan sementara masyarakat di bawah tidak tersentuh.
Terakhir, berapa pun uang kita, penyusunan APBD 2026 harus sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta janji kampanye dan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti yang sudah tertuang dalam RPJMD.
Penyusunan APBD 2026 harus fokus pada program prioritas, seperti peningkatan kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi, infrastruktur jalan, dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang good and clean governance.
Terus terang, saya sedih dan tertantang dengan keadaan fiskal kita tahun depan. Kalau salah penyusunan dan penganggaran, pintu defisit sudah menganga dan terbuka lebar di hadapan kita. Saatnya bergerak bersama. Saya pribadi dan dewan secara kelembagaan saya kira siap berkontribusi untuk menyelamatkan APBD Labusel. Kalau kita mau, kita pasti bisa.
Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dari Fraksi Hanura saat di temui di Kecamatan Seikanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara pada Kamis 25/09-2025.(K.N)
