MIRIS! Lansia 67 Tahun Diduga Menjadi Korban Perusakan Bangunan dan Penyerobotan Tanah di Ulakan, Polsek Nan Sabaris Diminta Segera Bertindak

Konsultasi-Dokumen-di-Tengah-Reruntuhan.png

Padang Pariaman, 19/11/2026 — Ironis dan memprihatinkan. Seorang perempuan lanjut usia berinisial M (67 tahun) diduga menjadi korban perusakan bangunan dan penyerobotan tanah di kawasan Kabun Bungo Pasang, Ulakan. Tanah yang telah dikuasainya sejak tahun 1966 dan memiliki alas hak yang sah tersebut kini justru menjadi objek konflik setelah bangunan kadai miliknya diduga dirobohkan oleh seseorang berinisial A, yang merupakan sumando dalam keluarganya.

Persoalan ini bukan sekadar konflik kepemilikan tanah biasa. Di balik peristiwa tersebut, terdapat dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap seorang perempuan lanjut usia yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, bukan justru kehilangan rasa aman atas tanah dan bangunan yang telah lama dikuasainya.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak M, pada tahun 2023, M mulai melakukan renovasi terhadap bangunan kadai yang berdiri di atas tanah miliknya. Namun, pada sekitar Oktober 2026, bangunan tersebut diduga dirobohkan oleh A dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan milik pihak A. Tidak berhenti sampai di situ, A bahkan diduga membangun bangunan baru di atas tanah yang diklaim dan dikuasai oleh M, tanpa persetujuan maupun dasar hak yang diakui oleh M.

Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius: atas dasar kewenangan apa seseorang berani merobohkan bangunan milik orang lain dan kemudian mendirikan bangunan baru di atas tanah yang masih disengketakan?

Atas peristiwa tersebut, M telah menempuh jalur hukum dengan membuat laporan kepada pihak Kepolisian, dalam hal ini Polsek Nan Sabaris, dengan didampingi kuasa hukumnya, Andes Robensyah, S.H., M.H. pada tanggal 18 November 2026, yang sebelumnya M sudah memasukkan pengaduan kepada Polsek Nan Sabaris pada tanggal 23 Oktober 2026.

Kuasa hukum M menegaskan bahwa dugaan perusakan bangunan dan tindakan menguasai atau mendirikan bangunan di atas tanah milik pihak lain tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Ini sangat memprihatinkan. Seorang perempuan berusia 67 tahun yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1966 justru harus menghadapi kenyataan bangunan miliknya dirobohkan, sementara pihak lain diduga dengan leluasa mendirikan bangunan di atas tanah yang menjadi haknya. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan main hakim sendiri. Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa siapa yang berani merobohkan bangunan dan menguasai tanah orang lain, dialah yang akhirnya menang,” tegas Andes Robensyah, S.H., M.H.

Lebih lanjut, kuasa hukum meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Aparat penegak hukum harus hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, terlebih kepada kelompok rentan seperti perempuan lanjut usia.

POLSEK NAN SABARIS DIMINTA SEGERA BERTINDAK

Kuasa hukum secara tegas mendesak Polsek Nan Sabaris agar segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan, melakukan pemeriksaan terhadap para pihak, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta mengambil langkah hukum yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangan sampai lambannya penanganan perkara justru menimbulkan kesan pembiaran terhadap tindakan yang diduga melanggar hukum. Apalagi, berdasarkan keterangan pihak M, pembangunan bangunan baru di atas tanah yang dipersoalkan masih terus dilakukan.

Ulakan tidak boleh menjadi ruang bagi praktik premanisme dan tindakan main hakim sendiri. Persoalan hak atas tanah harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan merobohkan bangunan, menguasai tanah, atau memaksakan kehendak secara sepihak.

Hukum harus berdiri tegak untuk semua orang, tanpa memandang usia, hubungan kekeluargaan, maupun kekuatan sosial seseorang. Seorang perempuan lansia berusia 67 tahun juga berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum atas hak miliknya.

“Jangan tunggu sampai konflik ini semakin membesar. Kami meminta Polsek Nan Sabaris menunjukkan keseriusan dalam menangani laporan ini. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa tindakan sewenang-wenang dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum. Jika dugaan tindak pidana ini terbukti, proses hukum harus ditegakkan secara tegas dan profesional. Hukum tidak boleh tunduk kepada premanisme!” tutup Andes Robensyah.

scroll to top