PANYABUNGAN MADINA-Benuanews.com-Proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memasuki fase krusial. Di tengah transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan, perhatian publik kini tertuju pada pengelolaan anggaran kebencanaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Tokoh masyarakat Mandailing Natal, Amarullah, menegaskan bahwa keterbukaan anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah kepada rakyat.
Ia menyoroti alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD sebesar Rp5,12 miliar serta dana stimulan dari pemerintah pusat senilai Rp4 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan pascabencana.
“Publik berhak mengetahui secara jelas ke mana dana tersebut dialokasikan dan sejauh mana dampaknya terhadap pemulihan masyarakat. Percepatan rehabilitasi infrastruktur seperti jalan dan jembatan memang penting, namun pemulihan ekonomi warga—terutama petani terdampak—juga harus dirancang secara sistematis,” tegas Amarullah.
Sebagai putra daerah, ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga yang berkelanjutan, tidak hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. “Sinergi antara BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan relawan harus diarahkan untuk membangun ketangguhan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana di masa depan,” tambahnya.
Respons Pemerintah Daerah dan DPRD
Menanggapi sorotan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Madina memastikan bahwa penggunaan dana BTT saat ini difokuskan pada penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Sementara itu, dana stimulan dari pemerintah pusat sebesar Rp4 miliar dialokasikan untuk kebutuhan dasar warga.
“Penggunaan anggaran dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang berlaku. Untuk rincian total belanja, akan kami sampaikan pada hari kerja melalui data resmi BPKAD agar tidak terjadi kekeliruan informasi,” ujar Sekda Madina.
Dari sisi legislatif, dukungan anggaran juga ditegaskan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Madina sekaligus anggota fraksi DPRD, Teguh W. Hasahatan, S.H. Ia menyebutkan bahwa kesinambungan penanganan kebencanaan telah menjadi perhatian serius dalam struktur anggaran daerah.
“Dalam APBD Tahun Anggaran 2026, kembali dialokasikan dana BTT sebesar Rp5 miliar. Sementara sisa dana BTT TA 2025 saat ini masih tersedia sekitar Rp4,3 miliar,” ungkap Teguh melalui pesan singkat.
Fokus Pendataan Kerugian
Sementara itu, Kepala BPBD Madina, Mukhsin Nasution, S.Sos, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah bekerja intensif pada masa transisi pascatanggap darurat. Fokus utama BPBD adalah melakukan pendataan kerugian secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan langkah pemulihan selanjutnya.
“Kami saat ini berada pada masa transisi menuju pemulihan. Penghitungan kerugian sudah dilakukan dan prioritas kami adalah memastikan masyarakat bisa pulih terlebih dahulu,” ujar Mukhsin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Kini, masyarakat Mandailing Natal menantikan keterbukaan data penggunaan anggaran sebagaimana dijanjikan pemerintah daerah. Transparansi tersebut diharapkan mampu mengakhiri ketidakpastian, memperkuat kepercayaan publik, serta mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga pascabencana.(MFB#)
Jurnalis : Magrifatulloh
