BATANG HARI.(Benuanews.com)-Di duga Stockpile batubara yang berada di wilayah kecamatan muara tembesi dan Batin xxiv Batanghari Provinsi propinsi Jambi, tak mengantongi izin KKPR/lokasi, izin lingkungan, SIPJ kabupaten atau propinsi.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berbasis Risiko dan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan di daerah.
Dan berdasarkan hasil pengawasan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, lingkungan hidup dan dinas perhubungan pada tanggal 14-15 april lalu, Hingga kini 9 stockpile yang berada di wilayah kecamatan muara tembesi dan Batin XXIV Tidak mengindahkan pemberitahuan Dari dinas terkait.
Saat beberapa awak media klarifikasi kelokasi kamis 09/06/22, hingga saat ini, Di duga 9 Stockpile yang berada di wilayah kecamatan muara tembesi dan kecamatan Batin XXIV, masih melakukan aktivitas produksi.
Dan Saat Awak media menjumpai Salah seorang pengawas stock Pile dan mengklarifikasi masalah tersebut beliau mengatakan tidak tahu menahu tentang masalah ini, kami cuman pekerja di sini, apa yang di beri tugas itu yang kami jalani, untuk masalah ini bukan Foksi kami yg menjawab,itu yg berhak menjawab orang kantor kita, jelasnya “
Masih jelasnya, di dalam sana masih ada 7 stock Pile, di depan kiri sana itu yang punya seorang pejabat , anggota dewan Provinsi Jambi bang, ” terangnya.
Di tempat terpisah beberapa media online konpirmasi kepada kadis DPMPTSP Batanghari membenar kan hal tersebut , pihaknya sudah menyurati 9 perusahaan Stockpile Batu bara yang terdiri dari :PT. BAJ (Bara hitam jaya), PT. BHS(Batu hitam sukses), BHS2 , BBMM2(Bumi makmur mandiri), PT. Kasongan, KAI3 (kurnia alam investama), KAI1, KAI2, NANRIANG/BBP (Bara batu pratama). Hingga saat ini pihak perusahaan belum mengindahkan surat pemberitahuan Dinas DPMPTSP untuk segera mungkin mengurus izin Produksi Stockpile,
(Zami)
