Jambi (Benuanews.com)– Pertemuan mendadak antara DPRD Provinsi Jambi, PT SAS, dan sejumlah warga Aur Kenali serta Mendalo Darat pada Kamis (2/10/2025) menuai sorotan tajam. Warga menilai forum yang disebut sebagai mediasi itu melanggar kesepakatan sebelumnya dengan Gubernur Jambi.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah, Wakil Ketua I Ivan Wirata, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta beberapa warga. Namun masyarakat mengaku baru mendapat pemberitahuan dua jam sebelum pelaksanaan tanpa undangan resmi.
Beredar video yang memperlihatkan warga menolak berdialog. Mereka menilai agenda itu tidak sesuai jalur komunikasi yang sudah ditetapkan bersama gubernur.
“Kami hadir hanya untuk memastikan tidak ada dialog. Yang harus ditindaklanjuti sekarang adalah adu data PT SAS mengenai rencana aktivitas mereka di lokasi stokpile,” tegas perwakilan warga, Dlomiri.
Masyarakat menegaskan dialog resmi sebelumnya sudah pernah difasilitasi gubernur, sehingga pertemuan DPRD dianggap tidak perlu. Warga menuntut DPRD menyatakan sikap tegas menolak keberadaan stokpile PT SAS, bukan justru memfasilitasi dialog baru.
Selain itu, warga juga mempertanyakan kehadiran salah satu petinggi ormas dan perwakilan media tertentu dalam forum tersebut. Mereka menduga ada kepentingan lain di balik keterlibatan pihak yang dianggap tidak relevan.
“Yang kami butuhkan dari DPR bukan memediasi pertemuan, tapi berdiri bersama rakyat dengan jelas menolak stokpile PT SAS,” tambahnya.
Rencana pembangunan stokpile PT SAS di kawasan Aur Kenali–Mendalo sebelumnya mendapat penolakan keras masyarakat. Mereka khawatir keberadaan stokpile akan menimbulkan dampak lingkungan serius dan mengganggu kehidupan sosial warga sekitar.(red)
Artikel:Detail.id
