LABUSEL-BENUANEWS.SUMUT.COM
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Syahdian Purba Siboro, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labusel,Desa Sosopan,Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara,Kamis (17/7/2025).
Upacara ini turut dihadiri oleh Plh Sekda M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan OPD, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Labusel.
Dalam amanatnya, Wabup Syahdian menekankan pentingnya peran Dinas Sosial dalam memastikan kebijakan dan program-program sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Ia merujuk pada Perbup Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur tugas pokok Dinas Sosial dalam menangani perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.
“Saat ini, kita sedang berada di tengah proses besar: pembaruan data penerima bantuan sosial melalui kegiatan ground check Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ini bukan sekadar administratif, tapi menyangkut nasib ribuan warga yang berhak menerima bantuan,” ujar Syahdian.
Dinas Sosial Labusel, lanjutnya, telah menggandeng Pendamping PKH, BPS, dan Disdukcapil dalam melaksanakan ground check DTSEN. Proses ini merupakan implementasi dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, yang menyatukan tiga sumber data sebelumnya: DTKS, Regsosek, dan P3KE.
Verifikasi ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, sehingga program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Tak hanya untuk bantuan sosial, DTSEN juga akan menjadi acuan bagi berbagai program pembangunan nasional di lintas kementerian dan lembaga.
Dalam paparannya, Wabup Syahdian juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemkab Labusel bersama Kementerian Sosial RI dan Pemprov Sumut telah menyalurkan berbagai jenis bantuan, di antaranya:
– Bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
– Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
– Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
– Bantuan sembako dan nutrisi bagi penyandang disabilitas dan lansia
– Usulan bantuan bagi anak-anak usia sekolah
Dari data yang tersedia, tercatat sebanyak 7.020 KPM penerima PKH, 9.531 KPM penerima BPNT, dan lebih dari 103 ribu jiwa terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai dari APBN.
Namun demikian, Wabup Syahdian menegaskan bahwa validasi data terus dilakukan. Sejumlah nama penerima bantuan telah dihapus karena berbagai alasan, seperti peningkatan kondisi ekonomi, data tidak valid, hingga penerima yang terindikasi sebagai pelaku judi online.
“Bagi warga yang merasa bantuannya terputus, mohon pengertiannya. Jika memang masih layak, silakan koordinasikan dengan pemerintah desa untuk diusulkan kembali,” pesannya.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro mengajak seluruh jajaran Dinas Sosial untuk terus meningkatkan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Tujuannya jelas: memastikan setiap bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Momentum Hari Kesadaran Nasional ini harus menjadi refleksi bersama bahwa tugas kita sebagai abdi negara adalah melayani dan memastikan kebijakan berpihak kepada masyarakat, khususnya mereka yang paling rentan,” tutupnya.(SR)
