Dompu,NTB.Benuanews.com.
-“Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arahan Pimpinan Daerah melalui Camat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain tugas tersebut, Pemerintah Desa juga diwajibkan untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.
Mewujudkan penyampaian dan penyebaran informasi di tingkat Desa, Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Tekhnologi (Diskominfotik) bekerjasama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengadakan Sosialisasi Pembinaan dan Penguatan PPID Desa.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST,MT saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Penguatan PPID Desa bertempat diruang rapat Wakil Bupati Dompu, Selasa (14/02/23).
Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo, Ketua PPID Provinsi NTB dan sejumlah Operator PPID di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah mengangkat tema “Desa Gemilang Informasi Publik” ini dilakukan guna mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk suatu kewajiban setiap Badan Publik mulai dari Pemerintah Daerah, Kecamatan sampai tingkat Desa dan Kelurahan.
“Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah mengenai kerja-kerja kita, dalam konteks perumusan, koordinasi dan sinkronisasi, serta evaluasi kebijakan,”tegas Wakil Bupati Dompu.
Lanjut Wabup, ketebukaan informasi publik tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, namun berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja juga, karena dalam kaitan akuntabilitas kinerja kita juga untuk mendorong keterbukaan dalam menyampaikan kinerja dari pemerintah daerah ke tingkat Kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat.
“Hal ini perlu dilakukan karena pembangunan itu ada di Kelurahan dan desa, bukan saja di Kabupaten ,”ujar Wabup.
Dijelaskan Wabup, keterbukaan informasi publik juga sangat diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Dompu sebagai penyelenggara pelayanan publik harus terus mendorong masyarakat di tingkat Kelurahan dan Desa untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yang ada.
“Untuk mewujudkannya, maka harus ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat ditingkat bawah, sehingga informasi dapat tersampaikan terutama dapat menangkal berita bohong (hoaks),” jelas orang nomor dua di Kabupaten Dompu ini.
Menurut Wakil Bupati Dompu, melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat juga dapat memberikan input, saran, dan masukan kepada pemerintah. Ini merupakan peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan pemerintah, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi yang lebih baik, serta dapat meningkatkan peran aktif warga pada tingkat pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.
Terkait hal itu, Wakil Bupati Dompu mengajak kepada para peserta sosialisasi untuk dapat menyerap setiap ilmu yang disampaikan para narasumber agar dapat diterapkan di tiap-tiap SKPD.
“Kedepannya para Camat dan Kepala Desa harus hadir agar mengerti seberapa pentingnya keterbukaan infomasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah ditingkat bawah dan saya minta semua desa/kelurahan harus memiliki Website,”saran Wabup.
Pada waktu yang berbeda, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Dompu, Abdul Syahid, SH mengaku akan memberikan dukungan dan pendampingan pada seluruh Desa dan Kelurahan yang akan membuat Website sebagai wadah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
“Kami siap membimbing dan mendampingi desa/kelurahan dalam pembuatan website,”aku Syahid.(Imran)
