WAY KANAN, benuanews.com – Wakil Bupati Drs. H. Ali Rahman, M.T menghadiri Acara Refleksi Akhir Tahun Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2022 serta Outlook Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2023 di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Senin (26/12/2022), yang dihadiri oleh Anggota DPD dan DPR RI, TP PKK Provinsi Lampung, Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Sekdaprov, Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung, OJK Lampung, Perwakilan Bank Indonesia Lampung, BPS Provinsi Lampung, para Staf Ahli Gubernur, para Asisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, serta para Pimpinan Organisasi.
Dihadiri oleh Gubernur Lampung, Ir. H. Arinal Djunaidi, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa ditengah tantangan lingkungan global dan Nasional yang harus dihadapi, masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung terus bergerak dan mengerahkan seluruh potensinya untuk mewujudkan cita-cita pembangunan. Penyelenggaraan pembanguan di Provinsi Lampung telah diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), serta diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas sosial ekonomi daerah, sehingga mampu bersaing dengan wilayah lain.
“Saya akan menyampaikan beberapa pokok capaian pembangunan sepanjang Tahun 2022 yang dirangkum dalam 4 (empat) Pilar Pembangunan, yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Hukum dan Pemerintahan serta Pilar Lingkungan”, ujar Gubernur Lampung.
Disampaikan pula bahwa kinerja pembangunan Pilar Ekonomi telah menunjukkan arah perbaikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang senantiasa positif pada kuartal I, II dan III Tahun 2022, bahwa pernah mencatat angka pertumbuhan sebesar 9,12 persen (q to q) pada Triwulan II-2022 yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Ditengah tumbuhnya ekonomi tersebut, perekonomian Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan untuk mengendalikan inflasi.
“Kita ketahui bersama pada Tanggal 3 September 2022 yang lalu Pemerintah Pusat secara resmi telah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Dan tugas utama Pemerintah Daerah adalah mengamankan kebijakan tersebut, sehingga masyarakat tetap dapat terlindungi baik secara sosial maupun ekonomi. Salah satunya dengan mengintruksikan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk segera menganggarkan Belanja Perlindungan Sosial dalam APBD T.A 2022 masing-masing Pemkab/Pemkot”, lanjut Gubernur Lampung.
Terkait dengan pengendalian inflasi, Provinsi Lampung cukup diuntungkan mengingat Lampung merupakan wilayah lumbung mandatori pangan Nasional. Selain itu, sebagai upaya untuk menjamin kestabilan harga, Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Untuk itu, Gubernur Lampung meminta masyarakat dapat menerapkan prinsip belanja bijak, belanja tidak berlebihan, belanja sesuai kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. Dan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, pengendalian terhadap Covid-19 juga terus dilakukan, mengingat berulangnya pandemic covid-19 dapat menjadi penghambat kinerja perekonomian. Ditengah upaya pemulihan ekonomi Nasional dan respon terhadap ancaman krisis pangan secara global, pembangunan Pilar Ekonomi juga didukung dengan implementasi Janji Kerja, yaitu Janji Kerja yang berkenaan dengan Program Kartu Petani Berjaya. Janji Kerja Keberhasilan pembangunan ekonomi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas yang ditunjukkan dengan tercapainya Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 76% melalui upaya penanganan jalan Provinsi sepanjang 159,44 Km yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Seta Janji Kerja yang secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2022 neraca perdagangan Provinsi Lampung mencatat Surplus, mencapai 2,5 Milyar US$ dan kinerja ekspor tumbuh 17,78% dibandingkan Tahun 2021, dimana hal tersebut didukung oleh meningkatnya upaya Hilirisasi terhadap potensi SDA pertanian dan dukungan kinerja Pelabuhan Panjang yang menjadi Pusat Perdagangan di Wilayah Sumatera Bagian Selatan.
Selanjutnya, pada Kinerja pembangunan Pilar Sosial juga telah menunjukan peningkatan, utamanya capaian IPM Provinsi Lampung, pada Tahun 2022 pertama kalinya IPM Provinsi Lampung mencapai kategori Tinggi yaitu sebesar 70,45 dibandingkan capaian Tahun 2021 yang berada pada level 69,90. Dimana kebijakan tersebut tidak terlepas dari Inovasi Kebijakan Smart School, Kartu Pendidik Berjaya, Revitalisasi SMK dan Program Lampung Sehat, serta dukungan alokasi dana APBD di bidang Pendidikan (minimal 20%) dan bidang Kesehatan (minimal 10%). Atas penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui penempatan ASN Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pada Tahun 2022 sebesar 40% Pemerintah Provinsi Lampung menerima Penghargaan dari Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (IPIMTI) Award.
“Jika pada Tahun 2018 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat 13,14%, maka pada Maret 2022 turun menjadi 11,57%. Demikian pula terkait penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Lampung terus menurun dari 5,03% (Tahun 2020) menjadi 2,29% di Tahun 2022. Dan atas keberhasilan tersebut, Provinsi Lampung tercatat sebagai Provinsi dengan penurunan angka kemiskinan kategori Tinggi secara Nasional”, lanjut Gubernur Lampung.
Sementara, pada performa pembangunan Pilar Hukum dan Pemerintahan juga menjadi bagian penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Dimana perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam Pemerintahan yang diukur melalui Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung mencapai 80,18 poin menempati peringkat 8 tertinggi Nasional, lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,79 poin. Di Bidang hukum Provinsi Lampung juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang dibuktikan dengan Raihan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik, penyelamatan keuangan dan asset daerah, hasil ekspose oleh KPK menunjukkan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Lampung berada pada level 90,48 persen. Disamping itu, implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 berada pada level 3 dengan predikat Terdefinisi dengan nilai 3,192 yang mengalami peningkatan dibanding periode 2021 yang sebesar 2,85. Demikian pula Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung sampai saat ini telah memperoleh Predikat Baik (2,76).
Sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan Pilar Lingkungan di Provinsi Lampung menunjukkan capaian yang membaik, antara lain Capaian penurunan Emosi Gas Rumah Kaca sampai saat ini sebesar 9,37%, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,56 yang membaik dari Tahun sebelumnya, serta Indeks Resiko Bencana sebesar 145,42 yang juga membaik dari tahun lalu. Dalam hal komitmen pemanfaatan energi terbarukan, Provinsi Lampung memperoleh penghargaan pada Kategori Optimisme Energi terbarukan dalam bauran Energi RUED 2025, dengan capaian 29,88 persen melebihi dari target Nasional 23 persen.
“Pada momen pertemuan yang baik ini, Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat yang senantiasa mendukung dan terlibat dalam pembangunan di Provinsi Lampung. Ke Depan, tantangan pembangunan belum tentu semakin ringan. Kolaborasi perlu terus kita pelihara. Sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2023, bahwa Tahun 2023 akan difokuskan pada 6 (enam) kebijakan yang harus dikawal secara ketat, yaitu Penguatan kualitas SDM, Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk didalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), Revitalisasi industry dengan terus mendorong hilirisasi serta Pemantapan Reformasi Birokrasi dan penyederhanaan regulasi”, lanjut Gubernur Lampung.
Diketahui, Gubernur Lampung juga menyampaikan keberhasilan pembangunan pada Juni 2019 sampai dengan Desember 2022, kinerja Pemprov Lampung telah memperoleh apresiasi dan meraih 103 (Seratur Tiga) Penghargaan baik dari Pemerintah Pusat, maupun masyarakat. Adapaun sebanyak 40 Penghargaan, diantaranya, Penghargaan Pembinaan Peduli HAM dari Wakil Presiden RI, Innovative Government Award dengan kategori Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri, Penghargaan Peringkat 3 Nasional Capaian Kinerja Pelaporan Rencana AKsi Tepadu Penanganan Konflik Sosial, Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi dari Mendagri, Penghargaan Manggala Karya Kencana 2022 dari BKKBN, Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Teladan Wana Lestari Tahun 2022 dari KLHK, Penghargaan Optimisme Energi Terbarukan Dalam bauran Energi RUED 2025 dari Ketum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, Penghargaan Capaian Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari Kemenkeu RI, Penghargaan Nugra Jaasa Dharma Pustaloka 2022 dari Perpusnas RI, Penghargaan Nasional Dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandanng Disabilitas di Dunia Kerja dari Kemenaker RI, Penghargaan BPJS Kesehatan atas Capaian Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022, Anugerah Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) Tahun 2022 dari Kementan RI karena berhasil dalam pengawalan dan pendampingan kebijakan pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung serta Peringkat 1 Penghargaan BKN Award 2022 dari Aspek Pengadaan, Proses Bisnis Kepegawaian, Manajemen Kinerja, sampai dengan Pemanfaatan Layanan Digital ASN. (yudi)
