Sekretaris DLH Kab Solok Katakan Tidak Berkoordinasi Dengan Pemprov Atas Perintah Bupati

IMG-20220604-WA0017-1.jpg

Kayu Aro, Benuanews.com,- Anggota komisi III DPRD Kab Solok Madra Indriawan kaget dengan pernyataan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab Solok yang mengatakan pihaknya tidak berkoordinasi dan konsultasi dengan Pemprov Sumbar atas perintah Bupati.

Hal ini dikatakan Sekretaris DLH tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan mitra kerja, Kamis (2/6/2022). Selain dengan Dinas LH, dewan juga mengundang Dinas Komunikasi dan Informasi, Bapem Litbang dan Dinas Perhubungan Kab Solok.

Akan tetapi Dinas Perhubungan disuruh keluar dari ruang sidang, sebab hanya mengirim staf, sedangkan yang harus dibahas merupakan persoalan penting. “Terpaksa yang dari Dinas Perhubungan kita suruh pulang, sebab hanya mengirim staf, sedang yang akan dibahas persoalan yang sangat penting untuk kab Solok ke depan” ujar Madra.

Lebih lanjut  anggita dewan dari Fraksi Gerindra  tersebut  mengungkapkan, dirinya dan Anggota Komisi III lainnya betul kaget dengan pernyataan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tersebut.

Ketika ditanya siapa pimpinan yang melarang tersebut, dirinya menjawab Bupati Solok. ” Secara spontan dan tegas dia menjawab disaat kami mempertanyakan senergitas dinas terkait dengan Pemprov, karena kita di daerah ini ada yang kewenangannya daerah, dan ada kewenang an provinsi,” terangnya.

Dikatakannya, ini menjadi catatan kami di komisi untuk ditindaklanjuti di RDP selanjutnya, atau di pandangan fraksi masing-masing. Hal ini juga dipertanyakan oleh kawan-kawan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Solok lainnya.

Menurutnya Madra hal ini semacam ketakutan yang dialami oleh dinas-dinas terhadap kebijakan yang terlalu memberatkan mereka.

Senada, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Solok dari Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), Nazar Bakri juga menyayangkan hal itu ter jadi. Menurutnya Pemprov tersebut merupakan pemerintahan diatas kabupaten dan kota , yang notabenenya kabupaten dan kota adalah berada di wilayah provinsi itu sen diri.

“Tentunya jika kita tidak membangun komunikasi yang baik dengan provinsi pasti pada akhirnya provinsi tidak mengetahui apa kekurangan dan kelemahan kita yang perlu dibantu oleh provinsi,” kata Nazar Bakri.

Disebutkannya, terhadap kasus di Kabupaten Solok sekarang antara bupati dan gubernur, kita melihat telah terjadi semacam mis komunikasi, namun pihak Pemprov tetap membuat program untuk Kabupaten Solok.

“Contoh untuk tahun 2022 ini, sekitar 150 lebih anggaran provinsi itu yang diperuntuk kan untuk Kabupaten Solok yang tersebar disekian banyak OPD yang ada di provinsi itu. Hal ini dipertegas dari laporan Bappeda Kab Solok tahun 2022. Artinya, persoalan tersebut hanya per soalan personnya antara Epiyardi Asda dan Mahyeldi mungkin, namun provinsi ter hadap kabupaten Solok kita melihat tidak ada pilah-pilah tetap memberikan program,” paparnya.

“Seharusnya Bupati malu dengan kejadian ini, sebab meski sudah berlawanan dengan gubernur, akan tetapi gubernur tetap menganggarkan proyek pembangunan untuk kab Solok”akhir Nazar

(Marlim)

(Visited 2.153 times, 3 visits today)
scroll to top