LABUSEL-BENUANEWS.SUMUT.COM
Sejumlah bangunan sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, diduga mangkrak dan gagal diselesaikan sesuai perencanaan. Ironisnya, proyek-proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tersebut hingga awal Tahun 2026 belum juga rampung dikerjakan.
Berdasarkan penelusuran tim awak media di beberapa sekolah, ditemukan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Sejumlah proyek yang seharusnya telah selesai sesuai masa kontrak justru terbengkalai, bahkan ada yang baru dikerjakan sebatas pondasi awal.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan serius, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait temuan ini, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkesan enggan memberikan penjelasan secara rinci. Sekretaris Dinas Pendidikan Labusel tidak memberikan keterangan substantif dan justru mengarahkan awak media untuk menghubungi pihak lain.
“Coba bapak konfirmasi ke Kadis dan PPK-nya, karena mereka yang lebih tahu permasalahan tersebut,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/1/2026).
Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan publik. Pasalnya, Sekretaris Dinas merupakan bagian dari unsur pimpinan yang semestinya mengetahui serta turut mengawasi pelaksanaan program strategis, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan mengakui bahwa seluruh kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2025 seharusnya telah selesai pada akhir tahun anggaran. Ia menyebutkan batas akhir penyelesaian proyek paling lambat pada 30 Desember 2025.
“Seharusnya memang proyek bangunan ataupun pengadaan itu selesai di akhir tahun, supaya bisa dilakukan pencairan anggarannya ke bagian keuangan,” katanya.
Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berinisial JHH belum dapat dimintai keterangan. Saat didatangi ke kantornya, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp juga belum mendapatkan respons.
Mangkraknya proyek pembangunan sekolah ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah, tetapi juga berdampak langsung terhadap dunia pendidikan. Kondisi tersebut dinilai merugikan hak siswa untuk memperoleh sarana belajar yang layak, aman, dan nyaman.
Hingga kini, baik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum memberikan keterangan resmi terkait proyek-proyek pembangunan sekolah yang diduga bermasalah tersebut.
Awak media menyatakan akan terus melakukan upaya konfirmasi lanjutan guna memastikan transparansi penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas proyek pembangunan sekolah yang diduga mangkrak.(KN)
