SUMEDANG Benua News.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak semua mantan presiden bisa menjadi negarawan. Pernyataan itu disampaikannya saat orasi ilmiah dalam Dies Natalis FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor, Sumedang, Selasa (13/10/2026).
Menurut SBY, politikus dan negarawan memiliki cara berpikir yang berbeda, terutama dalam memandang masa depan bangsa.
“Politisi biasanya yang dipikirkan pemilihan umum berikutnya. Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, semoga terpilih kembali. Itu sah dan tidak salah. Anggota DPR RI, DPD, DPRD, terpilih kembali, tidak salah,” ujar SBY di hadapan civitas akademika Unpad.
Namun, ia menegaskan, seorang negarawan harus berpikir jauh ke depan.
“Tapi negarawan harus memikirkan masa yang jauh ke depan. Itulah statesman (negarawan),” tegasnya.
SBY menilai, mantan presiden yang masih mengutamakan kepentingan politik dan partai daripada kepentingan negara tidak layak disebut negarawan. Ia menekankan prinsip _country over party, country first_.
Dalam orasinya, SBY juga menyampaikan harapannya agar Indonesia pada tahun 2045 menjadi bangsa yang kuat dengan ekonomi kokoh, demokrasi mapan, keadilan yang mengakar, serta teknologi yang maju. Ia berharap 2045 menjadi awal yang baik untuk membangun peradaban besar.
Menurut SBY, negara maju seperti Eropa, Jepang, dan Amerika memiliki penyangga peradaban, termasuk pendidikan dan budaya. Peradaban yang kuat dinilai membuat Indonesia tidak mudah terpengaruh negara lain.
Ia mengingatkan semua pihak agar tidak hanya berfokus pada rencana jangka pendek, tetapi juga memikirkan masa depan bangsa dalam jangka panjang.
SBY menyatakan dirinya kini tidak lagi aktif dalam politik praktis maupun politik kekuasaan dan hanya berperan sebagai mentor di Partai Demokrat.
“Politik itu keras, politik itu kejam, tapi tetap ada moralnya dan tetap ada etikanya,” pungkasnya.
