Gunungsitoli_BenuaNews, 6 Februari 2021
Pejabat pengguna anggaran seharusnya lebih mengutamakan Kepentingan Umum dan Masyarakat bawah dibandingkan harus sibuk dengan kepentingan kolega dan pribadi
“Dalam Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kepulauan Nias, Lembaga Swadaya Masyarakat Sorotan Masalah Korupsi YZ,(DPD KEPNIS LSM SOMASI YZ ) Kepada awak media, Senin tanggal 6 februari 2023 di halaman Kantor depan Kejaksaan negeri Gunungsitoli,
“Iya bang, Kita sudah laporkan sekda Nias Barat An. Sozisokhi hia Terkait saat menjabat sebagai Kadis PMD dan juga saat jabatan saat ini, klo saat dia menjabat di PMD yang kita laporkan, Terkait ketidak sesuaian dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja(LKPJ) APBD TA 2021 dan temuan BPK RI, dalam LKPJ dimana hanya sekitar 84,63 persen yang di presentasikan dari anggaran yang telah di tetapkan TA 2021, klo di totalkan semuanya dengan Hasil temuan BPK RI yang ada beberapa Poin kurang lebih sebesar Rp 433.442.510,00 saat menjabat di PMD,
“Diteruskan oleh Ketua DPD KEPNIS LSM SOMASI YZ, Klo laporan saat dia menjabat saat ini sebagai sekda dalam hasil Temuan BPK RI, yang kita laporkan ada sekitar 18 Poin klo di totalkan Keseluruhan dalam 18 Poin itu Kurang lebih sekitar sebesar Rp 67.305.829.782,00. Jadi klo rekan media mau mempertanyakan apa aja yang 18 Poin itu Pak sekda sudah tau, Soalnya sebelum nya kita laporkan, Kita sudah konfirmasi kepada Pak sekda atas temuan BPK RI itu sendiri melalui surat resmi, tetapi Pak sekda tidak menanggapi malah jawaban Pak sekda saat itu kekita melalui tulisan whatsapp.
“Dipelajari dengan baik dulu bapak, ambil data dan informasi secara lengkap sebelum melangkah lebih jauh.
Tim BPK Perwakilan Sumatera Utara sedang berada di Nias Barat, boleh berkoordinasi dengan mereka, terimakasih.
Jadi saya hanya tertawa kecil saat melihat Pak sekda menjawab sperti itu, apalagi saat saya melihat dibeberapa media Pak sekda memakaikan baju adat Nias dalam penyambutan BPK perwakilan dari Sumatera Utara itu sendiri. “Bagaimana tanggapan abang saat Pak sekda menjelaskan Terkait dugaan korupsi di dinas ParbudPora yang telah abng laporkan..?? Ohh klo itu, saya sendiri sangat menyayangkan Rekan-rekan media yang hadir saat konfrensi pers saat itu, Kenapa gak ditanyakan kepada beliau jika itu sudah selesai, Apakah sudah ada pembuktian Penyetoran kekas daerah..? Biar ditunjukkannya klo emang itu benar sudah selesai, jadi kita tunggu aja lah pihak APH menjelaskan itu semuanya nanti, Karena jiga Pihak Kejaksaan negeri Gunungsitoli tidak dapat bekerja optimal sepenuhnya, hasil temuan BPK RI itu sendiri pada TA 2021 Maka saya akan suratin sampai Ke Jakarta sana sesuai tembusan surat kita sama Pak presiden pun kita pasti akan suratin, tegas ketua DPD KEPNIS LSM SOMASI YZ.
“Saat terpisah, awak media mencoba konfirmasi kepada pihak Kejaksaan negeri Gunungsitoli melalui humas,
“Ya kita sudah menerima laporan ketua DPD KEPNIS LSM SOMASI Kemarin senin 6 februari 2023 dan kita sedang menelaah dan mempelajarinya.
Tanggapan wakil bupati Nias Barat, saat konfirmasi, “Secara pribadi ingin Nias Barat bersih dari KKN, Kami tidak menghambat apapun setiap upaya masyarakat dalam memberantas KKN..
“Diteruskan, belum tau secara pasti apa bantahan itu benar atau tidak, saya juga tidak menyibukkan diri untuk membantah itu karena itu urusan pribadi yang di laporkan. Tidak perlu semua pejabat ikut-ikutanan membantah itu, cukup yang bersangkutan saja..Semua elemen masyarakat wajib mendukung APH jika ingin korupsi tidak merajelela di seluruh indonesia.Tuturnya Wakil bupati Nias Barat melalui tulisan whatsapp. (Team)
