TANJAB TIMUR.(Benuanews.com)-Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau yang menelan anggaran Rp43,4 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, meskipun baru beroperasi sejak November 2024, bangunan rumah sakit tersebut sudah mengalami berbagai kerusakan fisik, termasuk retakan pada dinding serta kebocoran pada atap dag beton.
Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai kualitas konstruksi rumah sakit yang dikerjakan oleh PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri. Proyek ini juga berada di bawah pengawasan Konsultan PT Kalimanya Exspert Konsultan serta mendapat pengawasan dari Pengawasan Proyek Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.
Ketika dikonfirmasi di lokasi pada Kamis 30 Januari 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Binanga Sholih, menyatakan bahwa tanggung jawabnya sebagai PPK telah berakhir setelah proyek diserahterimakan kepada Pengguna Anggaran (PA) juga definitif rumah sakit. Ia menegaskan bahwa persoalan kerusakan bangunan kini bukan lagi ranahnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau juga memberikan tanggapan serupa. Ia menekankan bahwa tugas utamanya adalah memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal, sedangkan permasalahan fisik bangunan berada di bawah ranah Dinas Kesehatan.
“Saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan. Kalau masalah kerusakan, itu sudah ada ranahnya Dinkes. Jadi saya tidak bisa banyak berkomentar,” kata Direktur RS saat di konfirmasi, Kamis (30/1/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pekerja saat ini tengah melakukan perbaikan di rumah sakit. Namun, ia sendiri tidak mengetahui apakah pekerja tersebut berasal dari pihak Dinas Kesehatan atau dari kontraktor pelaksana proyek.
“Saya hanya diperintahkan untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan. Apa yang dikerjakan oleh tukang, saya laporkan ke Kadis,” tambahnya.
Meskipun proyek ini diawasi oleh beberapa pihak, kondisi bangunan yang mengalami kerusakan dalam waktu singkat tetap menimbulkan pertanyaan besar. Publik pun mendesak agar ada audit menyeluruh terhadap proyek ini untuk memastikan tidak adanya kelalaian atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya(Ari)
